Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Mahendra Jadi Kepala BKPM, Chatib: Tunggu Pengumuman Presiden

Ahad 15 Sep 2013 09:31 WIB

Rep: M Iqbal/ Red: Dewi Mardiani

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar, dikabarkan akan segera menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru. Mahendra akan menggantikan Menteri Keuangan Chatib Basri yang sampai saat ini masih merangkap jabatan tersebut. 

Chatib saat dikonfirmasi, kemarin, memilih menjawab secara diplomatis. "Tunggu pengumuman Presiden," ujar Chatib.  Sementara itu, Mahendra yang coba dihubungi melalui telepon selularnya belum memberikan jawaban hingga berita ini dibuat, Ahad (15/9).
 
Dengan ditunjuknya Mahendra, maka mentah sudah desas desus yang berkembang beberapa waktu lalu terkait pucuk pimpinan BKPM. Kala itu, nama Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dikabarkan akan menjadi kepala BKPM yang baru. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa pada, Selasa (3/9) memastikan siapapun yang menjabat sebagai Kepala BKPM, pastilah orang-orang terbaik. "Siapa pun yang akhirnya ditunjuk, dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk itu," kata Hatta. 

Hatta mengaku memiliki tiga harapan kepada Kepala BKPM yang baru. Pertama, harus mampu menarik investasi baik dari domestik dan asing. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila Kepala BKPM memahami potensi-potensi investasi yang bisa ditawarkan di Indonesia.

Kedua, katanya, adalah mengembangkan jaringan dan terus mempromosikan potensi investasi di Indonesia. Ketiga, cerdik dalam menilai investasi. Untuk poin ketiga, Hatta menyebut Kepala BKPM harus bisa membedakan antara investasi yang dapat mensubstitusi impor dan mana investasi yang meningkatkan impor.

"Seorang Kepala BKPM harus memiliki kemampuan itu. Kalau investasi hanya dikembangkan terus-menerus, membuat ketergantungan impor tinggi, tentu tidak baik.  adi yang disebut intermediate goods itu menjadi perhatian penting," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA