Kamis 12 Sep 2013 09:20 WIB

Bojonegoro Terapkan Pendidikan Inklusif Desember 2013

Seorang guru mengajar di sebuah SMP.
Seorang guru mengajar di sebuah SMP.

REPUBLIKA.CO.ID,BOJONEGORO--Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, akan mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif yakni sekolah bagi anak berkebutuhan khusus dengan alokasi anggaran Rp1,9 miliar pada Desember 2013.

Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Inklusif Kabupaten Bojonegoro Dr. Sukarni, Kamis, mengatakan, pendidikan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus akan diselenggarakan di 53 SD, 28 SMP, serta di SMA dan SMK masing-masing lima lembaga.

Di semua lembaga itu, katanya, tidak hanya menampung anak berkebutuhan khusus yang lemah berpikirnya, tapi juga anak berkebutuhan khusus yang cerdas."Anak yang cerdas akan mendapatkan penanganan khusus, misalnya, tidak harus menjalani pendidikan selama enam tahun di SD," jelasnya.

Ia mencontohkan di SD Muhammadiyah diketahui ada 10 anak yang memiliki IQ di atas 120, sehingga akan mendapatkan penanganan khusus di dalam pendidikan inklusif.

Mengenai siswa yang akan menjalani pendidikan di sekolah inklusif, menurut dia, masih dalam pendataan di seluruh wilayah kecamatan.

"Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum tertampung di lembaga pendidikan, karena berbagai faktor. Misalnya, lokasi rumahnya jauh atau orang tuanya malu menyekolahkan anaknya," ujarnya.

Sementara ini, katanya, anak berkebutuhan khusus yang sudah tertampung di lembaga pendidikan yaitu di SLB 485 siswa, SD 200 siswa, SMP 50 siswa dan SMA/SMK 15 siswa.

Sesuai rencana, jelasnya, deklarasi penyelenggaran pendidikan sekolah inklusif di daerahnya akan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada 14 Desember 2013.

Lebih lanjut ia menjelaskan alokasi dana untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah inklusif itu, merupakan patungan dari APBN Rp900 juta dan APBD Bojonegoro Rp1 miliar.

Kebutuhan dana itu, selain untuk membeli berbagai peralatan khusus bagi siswa juga melaksanakan pelatihan kepada guru dan pengawas.

"Alokasi dana itu baru seadanya. Kalau melihat cakupan luas wilayah siswa yang harus ditangani paling tidak kebutuhan dananya mencapai Rp10 miliar," jelasnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement