REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Penggunaan lembar kerja siswa (LKS) selama ini telah menjadi bagian dalam kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Namun, keberadaan LKS di sekolah-sekolah dinilai perlu dievaluasi karena kurang efektif.
‘’Para guru sebaiknya lebih kreatif (dalam mengajar), jadi tidak hanya mengandalkan LKS,’’ ujar seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin, saat dimintai tanggapan soal alokasi anggaran dalam APBD Kota Cirebon untuk menggratiskan LKS di sekolah, akhir pekan kemarin.
Anwar pun mempertanyakan seberapa besar peran LKS dalam menciptakan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran di sekolah. Dia menyatakan, pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lebih ditentukan oleh gurunya dibandingkan oleh LKS.
Anwar mencontohkan, ada sekolah yang tidak menggunakan LKS dalam memberikan pemahaman materi pelajaran kepada para siswanya. Namun, sekolah itu memiliki teknik tertentu semacam konseling. Dengan cara itu, maka siswa yang kesulitan memahami salah satu mata pelajaran bisa bertanya dan menerima pemahaman langsung dari gurunya.
Anwar menilai, cara tersebut lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan LKS. Di situlah kreativitas guru dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Anwar menambahkan, dengan tidak mengandalkan LKS, maka alokasi anggaran untuk menggratiskan LKS bisa dialihkan pada kebutuhan lain. Menurut rencana, Pemkot Cirebon memang akan menggratiskan LKS bagi para siswa pada tahun ajaran ini.
Apalagi, lanjut Anwar, hingga kini masih ada indikasi pungutan-pungutan di sekolah. Seperti misalnya, untuk seragam sekolah maupun daftar ulang.
‘’Pungutan semacam itulah yang sebaiknya dihilangkan. Jadi slogan sekolah gratis, betul-betul gratis,’’ tegas Anwar.
Seperti diketahui, Pemkot Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membebaskan biaya pembelian LKS bagi para siswa. Penggratisan LKS tersebut berlaku bagi siswa di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
‘’Baik negeri maupun swasta,’’ terang Wali Kota Cirebon, Ano Sutrisno.
Ano berharap, penggratisan biaya pembelian LKS tersebut membuat beban para orang tua siswa menjadi berkurang. Adapun pengalokasian anggaran untuk LKS itu dilakukan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
