Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Pemda Tak Miliki Dana Beli Saham Newmont

Rabu 17 Jul 2013 16:05 WIB

Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Nidia Zuraya

Tambang PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau , Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Tambang PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau , Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah daerah tak memiliki dana untuk membeli tujuh persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Hal itu melihat postur dana kas dan lebih dari separuh uangnya berasal dari pemerintah pusat.
 
Founder KataData Lin Che Wei mengungkapkan, selama ini lebih dari 50 persen pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari pemerintah pusat. ‘’Bahkan untuk Kabupaten Sumbawa mencapai 90 persen,’’ kata dia pada diskusi Disvestasi Newmont Nusa Tenggara di Jakarta, Rabu (17/7).
 
Menurut Che Wei, pemerintah daerah harus menggunakan dana APBD. Padahal bisa dipastikan dana APBD tak tersedia untuk transaksi ini. Dari data yang ada, kata dia, 50 persen pendapatan Provinsi NTB (2011) Rp 1,6 triliun. Lebih dari 50 persen pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat Rp 649 miliar. Hampir 90 persen pendapatan Kabupaten Sumbawa Rp 696,7 miliar berasal dari pemerintah pusat.
 
Sedangkan dana untuk membeli tujuh persen saham Newmont membutuhkan dana kurang lebih Rp 2,4 triliun. Sementara APBD Ketiga Pemda itu tak memiliki dana untuk pembelian saham tersebut.
 
Selain itu, menurut Che Wei, divestasi saham Newmont berpotensi untuk dimanipulasi para pemburu rente. Hal itu dengan cara mereka membuat perusahaan atau bisa dengan bersembunyi di belakang pemerintah dengan tujuan untuk menjual ke investor asing.
 
Dia menegaskan, pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa hak pembelian sisa saham Newmont sebesar tujuh persen diberikan kepada pemerintah daerah tak realistis karena pemerintah daerah tak memiliki dana. Menurut UU No 4 tahun 2009 dan PP no 24 tahun 2012, kata Che Wei, disebutkan pemegang konsesi asing wajib melakukan divestasi saham minimal 51 persen secara bertahap kepada Indonesia.
 
Dia menyatakan, pembelian oleh ketiga pemerintah daerah yang berhak karena Newmont di wilayah tersebut tak ada dananya. Opsi pembelian saham oleh pemerintah daerah tidak memungkinkan. Dia mensinyalir, ada udang di balik batu pada ide divestasi saham Newmont diserahkan kepada pemerintah daerah. ‘’Ada pemburu rente bersembunyi di sana,’’ kata dia.
 
Tujuannya, kata Che Wei, untuk menawarkannya kepada investor asing. Akhirnya saham tersebut akan dimiliki oleh asing dan tujuan utama divestasi saham tersebut tak akan tercapai.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA