REPUBLIKA.CO.ID, GARUT - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan, masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) segera diverifikasi dan diakomodasi oleh setiap pemerintah daerah. Ia juga meminta masyarakat melaporkan penyelewengan dana BLSM.
“Bagi warga yang miskin yang tidak terdaftar nanti akan diverifikasi lagi,” kata Agung dalam kunjungan Safari Ramadhan di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (13/7). Ia menuturkan, verifikasi dilakukan oleh pemerintah tingkat desa untuk mendata siapa masyarakat yang kategori miskin tidak terdaftar BLSM. Verifikasi data BLSM itu, kata Agung, dilakukan sesuai mekanisme yang menggunakan payung hukum Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah pusat, kata Agung, tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk mengakomodasi masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM sehingga sepenuhnya dibebankan pada APBD pemerintah daerah. “Pusat hanya menyediakan yang batasan 15,5 juta rumah tangga,” katanya.
Sementara itu, penyaluran BLSM tingkat nasional, kata Agung, sudah mencapai 61 persen dan ditargetkan selesai pertengahan Ramadhan antara 15 sampai 20 juli. “Enam puluh satu persen sudah, pertengahan Ramadhan selesai,” kata Agung.
Agung juga menyarankan, masyarakat miskin yang merasa dana diperoleh dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dipotong pihak tertentu atau “ditilep” agar melaporkan kepada pihak berwajib. “Yang 'ditilep' harus dilaporkan karena itu penyalahgunaan,” kata Agung.
Ia mengungkapkan, mendapatkan laporan tentang kasus pemotongan BLSM di sejumlah daerah tingkat desa. Namun, setelah diselidiki, kata Agung, masyarakat yang dipotong uang BLSM-nya itu ternyata untuk dibagikan kembali kepada masyarakat yang tidak menerima BLSM.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri juga menjanjikan akan mencari solusi bagi warga miskin yang tidak mendapat BLSM untuk mendapatkan bantuan lain. “Kalau juga di tahap kedua mereka tidak terima BLSM nanti kita cari jalan keluarnya, akan ada solusinya,” kata Mensos saat mengunjungi lansia terlantar dan penyandang difabel di Bekasi, Ahad (14/7).
Dari dua lansia dan seorang penyandang difabel di daerah yang dikunjungi Mensos, tidak ada yang mendapatkan BLSM. Hanya seorang lansia terlantar yang menerima raskin. “Tidak semua dapat raskin mungkin dibagi rata, tapi saya optimistis verifikasi semakin bagus,” tambah Mensos. N antara ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
