Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

Wednesday, 16 Rabiul Awwal 1441 / 13 November 2019

'Demokrasi di Indonesia Berbiaya Mahal'

Sabtu 20 Oct 2018 13:33 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Wakil Ketua MPR Mahyudin membuka secara resmi kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat malam (19/10).

Wakil Ketua MPR Mahyudin membuka secara resmi kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat malam (19/10).

Foto: mpr
Indonesia perlu memiliki demokrasi ala Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin membuka secara resmi kegiatan Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat malam (19/10).  Pembukaan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Mahyudin mengakui demokrasi kita adalah demokrasi yang berbiaya mahal. "Jika dikaitkan banyak kepala daerah berurusan dengan hukum karena kasus korupsi, kita akui bahwa demokrasi kita mahal," katanya.

Mahyudin mencontohkan ketika ditawari maju menjadi gubernur Kaltim, dia menghitung sedikitnya perlu Rp 50 miliar untuk menjadi calon gubernur. Dia berujar uang sebesar itu lebih baik untuk membuat kebun sawit.

"Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja yang tidak copy paste dari Barat. Kalau kita mengedepankan musyawarah mufakat itu lebih baik daripada harus melakukan voting yang menimbulkan luka bagi yang kalah dan jumawa bagi yang menang," kata dia.

Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri. "Kita pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia," ujar dia.

"Menurut saya demokrasi  langsung seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif karena rakyat kita masih banyak yang miskin," ucap dia.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta press gathering MPR. Sultan memberi contoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Cina mengatakan demokrasi ala Cina . Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika.

"Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.

Mahyudin setuju dengan apa yang dikatakan Sri Sultan bahwa  perlu dikaji ulang pemikiran mau dibawa kemana bangsa ini ketika kepala daerah bahkan anggota dewan ditangkap KPK.

"Saya berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih murah dan bisa menjamin pemimpin berkualitas. Kita harus punya demokrasi sendiri ala Indonesia," ucap dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler