Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Friday, 19 Ramadhan 1440 / 24 May 2019

Hoaks Bisa Picu Kerusuhan Sosial

Jumat 05 Oct 2018 16:47 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

‘Diskusi Empat Pilar MPR’, (5/10) dengan tema ‘Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI'.

‘Diskusi Empat Pilar MPR’, (5/10) dengan tema ‘Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI'.

Foto: mpr
Hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik Hamdi Muluk menilai berita bohong atau hoaks perlu dicegah. Sebab dampak dari berita yang tak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial.

Hamdi menceritakan, kerusuhan yang terjadi di negara Rwanda yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoaks yang disebarkan oleh media. “Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik," kata dia, saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’, (5/10) dengan tema ‘Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI'.

Dia mengatakan, bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan yang maju dan hasil yang maksimal maka semua harus mengedepankan adu gagasan dengan basis pada data dan fakta. “Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik”, ujarnya.

Dengan menggunakan data dan fakta menurut Hamdi akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tak berbasis pada data dan fakta. “Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya," kata dia.

Hamdi mengajak semua untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan. Diakui memang ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip. “Acara gosip-gosip di televisi kan disukai masyarakat," ungkapnya.

Menurut pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, itu bila ada berita dan kejadian maka berita dan kejadian itu harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Cerita dan kejadian di masyarakat yang dibumbu-bumbui memang ada. Hal demikian diakui sebab masyarakat awam senang modus narasi. Untuk itu dirinya mengatakan kembali perlunya mendidik atau mengedukasi masyarakat.

Dalam kasus aktual yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sehingga menjadi konsumsi publik, dirinya menilai kasus yang ada sebelumnya tidak dilakukan verifikasi. Seharusnya Ratna Sarumpaet didorong melapor ke aparat hukum lebih dahulu.

“Kalau belum diverifikasi maka yang dibangun adalah narasi politik”, ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler