REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai wacana pembangunan gedung baru dan apartemen di komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI agar ditunda karena bukan merupakan kebutuhan mendesak. Menurut Zulkifli, anggaran negara sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan yang pro-rakyat dan kebutuhannya lebih mendesak.

"Pembangunan gedung baru atau pun apartemen, nanti dululah. Masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak. Masih banyak rakyat yang hidupnya susah," kata Zulkifli Hasan usai menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar di hadapan sekitar mahasiswa baru 3.500 mahasiswa baru Telkom University di Bandung, Senin (14/8).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melontarkan wacana, soal pembangunan gedung baru dan apartemen di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menggunakan anggaran dari swasta. Fahri beralasan, pembangunan apartemen tersebut untuk dikontrak oleh anggota DPR RI dan DPD RI, sehingga tidak jauh untuk berkantor di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Senayan, Jakarta.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing, mengatakan wacana pembangunan gedung baru dan apartemen ini dengan pertimbangan gedung Nusantara I penggunanya sudah semakin padat sehingga perlu dibangun gedung yang lebih layak.

Anton menjelaskan, gedung Nusantara I dibangun tahun 1992 hingga 1995 dan saat itu untuk kapasitas 800 orang.

"Saat ini anggota DPR RI ada 560 dan hasil pemilu 2019 ada sebanyak 575 orang, dan setiap anggota memiliki lima orang tenaga ahli, sehingga penguninya sudah sangat padat," katanya.