Wednesday, 14 Zulqaidah 1445 / 22 May 2024

Wednesday, 14 Zulqaidah 1445 / 22 May 2024

Sosialisasi Empat Pilar Dinilai Butuh Bantuan Pemerintah

Sabtu 05 Aug 2017 20:31 WIB

Red: Qommarria Rostanti

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat menjadi narasumber acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan pengurus Yayasan Komunitas Insan Kreatif (Komunika) di Syailendra Convention Hall, Hotel Borobudur Indah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/8).

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat menjadi narasumber acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan pengurus Yayasan Komunitas Insan Kreatif (Komunika) di Syailendra Convention Hall, Hotel Borobudur Indah, Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (5/8).

Foto: Dok Humas MPR RI

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, mengatakan MPR tidak bisa sendiri dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar. Pasalnya jumlah anggota MPR terbatas.

Selain itu disibukan oleh aktivitasnya di DPR dan DPD, anggota MPR adalah anggota DPR dan DPD. Di kedua lembaga itu, menurut Hidayat, sangat luar biasa kesibukan MPR padahal yang perlu disosialisasikan adalah hal-hal yang mendasar. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. UU tersebut menugaskan pimpinan MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika dengan salah satu tujuannya adalah  untuk merespons aspirasi dari masyarakat.

Hidayat mengatakan sejak dirinya menjadi Ketua MPR periode 2004-2009, sosialisasi ini sudah dilakukan. Pada saat itu namanya Sosialisasi Putusan MPR, kemudian pada periode 2009-2014 menjadi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tetapi setelah ada keputusan MK kini namanya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Hidayat berharap dalam sosialisasi ini pemerintah mengambil peran besar karena jaring-jaring kekuasaan pemerintah sampai hingga daerah, sedangkan anggota MPR jumlahnya terbatas.

Perlunya keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan Pancasila, keinginan itu telah disampaikan MPR kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi) yang telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Lembaga ini membantu Presiden dalam pemantapan Pancasila. "Allhamdulilah telah terbentuk unit kerja itu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (5/8).

Pernyataan itu disampaikan Hidayat saat membuka dan menjadi narasumber acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan pengurus Yayasan Komunitas Insan Kreatif (Komunika) di Syailendra Convention Hall, Hotel Borobudur Indah, Kota Magelang, Jawa Tengah, hari ini.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh dan ratusan pelajar dan mahasiswa tersebut, Hidayat memaparkan sejarah dalam proses lahirnya Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Dia meenyebut, Pancasila telah disepakati oleh para tokoh dan pendiri bangsa.

Saat ini, kata dia, banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menyebabkan terjadinya kegaduhan politik. Untuk itu dirinya berharap kepada generasi muda yang terhimpun dalam Yayasan Komunika untuk mempertahankan Pancasila dengan serius. “Penting sekali kaum muda untuk merealisasikan Pancasila,” agar dapat memperjuangkan keutuhan NKRI," ujar Hidayat.

 

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler