REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Wakil Ketua MPR Republik Indonesia (RI), Hidayat Nur Wahid, mengatakan saat ini prinsip-prinsip kebangsaan memudar apalagi di tengah maraknya teknologi informasi dan radikalisme. Untuk itul, MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar.
Hidayat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) di Universitas Negeri Medan, Sumatra Utara, Sabtu (22/7). Dalam kesempatan itu, Hidayat berharap kepada generasi muda HIPMI PT bergerak dalam bidangnya, yaitu kewirausahaan dengan serius. “Penting sekali mahasiswa di HIPMI PT untuk merealisasikan Pancasila,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (23/7).
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong agar mahasiswa memperjuangkan keadilan sosial dan mampu menguasai teknologi, bahasa asing, dan sumber daya lainnya dalam menghadapi tantangan global.
Dia menyebut, dulu ada lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Lembaga tersebut khusus mensosialisasikan dan membahas masalah Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat hingga mahasiswa bahkan juga kepada para pejabat.
Hidayat mengambil sisi positif dari kehadiran BP7 dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), namun metode sosialisasi saat ini berbeda dengan masa sebelumnya. Sosialisasi Empat Pilar saat ini dilakukan dengan beberapa metode seperti diskusi, dialog, dan seminar agar mudah diterima.
Dia mengatakan keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan Pancasila sangat perlu. Keinginan itu pun telah disampaikan MPR kepada Presiden. Hidayat Mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Lembaga ini membantu Presiden dalam pemantapan Pancasila. "Allhamdulilah telah terbentuk unit kerja itu,” ujarnya.
Hidayat memaparkan sejarah dalam proses lahirnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Binneka Tunggal Ika. Dia mengatakan, sebenarnya Pancasila telah disepakati seperti dalam Piagam Jakarta namun karena ada keberatan dari tokoh Indonesia timur maka tokoh-tokoh Islam rela untuk mengganti sila pertama seperti yang tertera saat ini.
Pada saat ini, kata dia, banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, namun dalam penguasaan lahan ternyata hanya dikuasai oleh beberapa orang. Menurut Hidayat, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial atau ketidakadilan sosial. “Untuk itu pentingnya di sini bagi semua pihak untuk melaksanakan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
