REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan, mengatakan saat ini banyak kebijakan yang tidak menunjukan Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini ia katakan saat membuka Focus Group Dissusion (FGD) dengan tema Kemaritiman Dalam Perpektif 4 Konsensus Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

"Sebagai negara pantai terpanjang di dunia, dengan keanekargaman yang luar biasa, tapi kebijakannya belum menunjukan itu," kata Zulkifli, Selasa (11/10).

Zulkifli mengatakan APBD Provinsi Maluku hanya sebesar Rp 1,8 triliyun, sementara DKI Jakarta Rp 80 triliun dan Kota Bogor Rp 9 triliun. Karena komposisi menentukan APBD berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan. Tidak pertitik pokok pada luas lautan.

"Maritimnya itu dimana?" kata Zulkifli.

Zulkifli menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Swedia. Seperti Maluku, kata Zulkifli, Swedia juga berbentuk kepulauan. Swedia memiliki satu juta kapal dari tiga juta penduduk. Pelabuhannnya sangat ramai sementara daratannya sepi.

"Jalan-jalan itu sepi Pak, karena mobil sedikit tapi lautnya ramai, karena memang porosnya itu ke laut, kalau di Maluku itu Kota Ambonnya macet," tambah Zulkifli.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga mendukung dan mengapresiasi kegiatan musyawarah nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia 8-10 November mendatang. Ia juga berharap dapat menghadiri munas tersebut namun ditanggal yang sama Zulkifli harus menepati janji Pemerintah Al-Jazair.