REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Pemaparan materi sesi keempat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar dengan metode outbound di Swiss-bel Hotel Kendari, Sabtu (16/4) menampilkan dua narasumber, yaitu anggota MPR Fraksi Golkar Deding Iskak dan anggota MPR Fraksi Gerindra Khairul Saleh.

Para peserta berebut mengajukan pertanyaan, baik yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di daerah maupun masalah aktual akhir-akhir ini terjadi. Salah satu yang dipertanyakan adalah masalah infrastruktur. Seorang mahasiswa terusik mengapa pembangunan sebuah proyek infrastruktur kadang berhenti di tengah jalan.  

Menjawab pertanyaan ini, Deding Iskak menyatakan pergantian pejabat yang diikuti pergantian kebijakan, adalah problem kita saat ini. "Sebetulnya, kebijakan sebuah pemerintahan tidak boleh berhenti, tapi harus berkelanjutan," kata Deding.

Menuurt Khairul Saleh, infrastruktur adalah masalah semua pemangku kepentingan. Ekonomi bisa berjalan dengan baik sangat tergantung dari infrastruktur. "Bagaimana kita bisa memperoleh nilai tambah, kalau misalnya, untuk mengangkat hasil pertanian ke gudang butuh biaya besar, karena transfortasinya tidak lancar," ujar Khairul Saleh.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra dari dapil Sulawesi Tenggara ini melihat ada kecenderungan infrastruktur tidak teralokasi dengan adil. Sebab, yang menetapkan program insfrastruktur kadang tidak memiliki kebijakan yang adil. Maka dari itu, menurut dia diperlukan Pancasila sebagai dasar untuk kebijkan yang adil.

"Bagaimana kita menetapkan keadilan sosial kalau yang menetapkan kebijakan itu tidak memahami Pancasila. Intinya, Pancasila itu penting dalam menetapkan sebuah kebijakan.