REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memandang pentingnya untuk memperhatikan ketersediaan anggaran terkait dengan pembangunan perpustakaan DPR RI yang kini menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

"Penggunaan dana pembangunan gedung perpustakaan DPR harus efisien, tidak terkesan jor-joran," kata Mahyudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia mengakui bahwa parlemen Republik Indonesia memerlukan perpustakaan dan hal tersebut merupakan gagasan yang bagus yang layak untuk didukung.

Namun, ia mengingatkan bahwa kalau dananya belum siap pada saat ini maka tidak perlu direalisasikan sekarang. Bisa pada tahun depan sesuai dengan kesiapan dana. "Jadi tidak perlu memaksakan diri," katanya.

Menurut dia, pembangunan gedung perpustakaan DPR tidak perlu dibatalkan melainkan disesuaikan dengan kesiapan anggaran yang ada.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila anggaran sedang defisit maka rencana pembangunannya bisa ditunda karena pos anggaran yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan rakyat banyak.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah diminta dapat melakukan langkah-langkah pemilahan yang tepat bila ingin melakukan penghematan dalam segi anggaran terkait kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini.

"Kebutuhan untuk rakyat banyak tidak boleh dikurangi, kebutuhan biaya alutsista juga jangan sampai dipotong karena itu sangat penting. Pokoknya pemerintah harus bisa memilah mana saja yang dapat dilakukan penghematan," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga diminta dapat tetap tenang menghadapi gejolak global seperti anjloknya harga minyak mentah dunia, meski ada sejumlah pihak yang menilai bahwa turunnya harga minyak berpotensi menghilangkan pemasukan negara hingga Rp90 triliun.

Ketua MPR RI mengutarakan harapannya agar pemerintah berpikir keras dalam mencari jalan keluar, serta berupaya mendapatkan pemasukan dari sektor lain yang tidak terimbas situasi menurunnya harga minyak mentah global tersebut.

"Seperti biaya perjalanan ke luar negeri, rapat-rapat atau pengeluaran lain yang bisa diturunkan. Intinya penghematan harus dilakukan, selama tidak menyangkut kebutuhan yang sangat penting," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kalau pemasukan negara dari pajak menurun maka otomatis anggaran yang ada juga bakal disesuaikan dengan hal tersebut.

"Kalau memang pajak turun, otomatis bujet (anggaran) juga harus disesuaikan," kata Jusuf Kalla usai menjadi pembicara dalam "Indonesia Summit 2016", Kamis (25/2).

Menurut Jusuf Kalla, semua paket kebijakan perekonomian yang telah dikeluarkan pemerintah adalah sebagai upaya memperbaiki keadaan ekonomi.