REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli mengatakan, saat ini MPR menerima banyak masukan mengenai amandemen UUD 1945.

Menurutnya, ada yang menghendaki GBHN sepenuhnya seperti dulu, dan ada juga yang ingin GBHN dengan perubahan.

Semua masukan tersebut, lanjut Zulkifli, menjadi bahan pertimbangan sebelum MPR mengambil keputusan untuk mengamandemen UUD.

"Intinya semua ingin kita memiliki haluan negara. Namun, bagaimana bentuknya, kita akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk membahas soal GBHN ini,'' kata Zulkifli saat menerima audiensi pengurus pusat KAMMI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Zulkifli menyatakan, wacana soal kembalinya GBHN belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Karena MPR melihat masih ada banyak pihak yang harus diajak bicara dan dilibatkan dalam melaksanakan rencana tersebut.

''Namun kami tidak bisa melakukan sendiri,'' jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menyatakan kesanggupannya untuk membuka dan menyampaikan sambutan pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) 2016, di Asrama Haji Kota Bekasi Jawa Barat.