REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Sudirman Sahid telah melaporkan pencatut nama presiden dalam perpanjangan kontrak PTFI.

Menanggapi laporan tersebut, ketua MPR RI Zulkifli Hasan tidak mau menerka-nerka siapa orang yang berani mencatut nama presiden tersebut.

Namun, ia menduga hanya orang yang memiliki sumberdaya dan posisi tinggi saja yang berani melakukan hal tersebut. ''Iya memang anggota parlemen. Siapa orang kuat di parlemen? Kan jadi menduga-duga. Ini DPR nih, karena ke MKD,'' kata Zulkifli kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Zulkifli percaya, apa yang dilakukan Sudirman Said sudah tepat, dengan membawa kasus ini ke MKD. Menurutnya, sudah tidak zaman lagi ada lobi-lobi gelap, semua harus transparan, akuntable, dan terbuka.

''Kalau tidak bisa disampaikan secara umum, bisa kepada kalangan terbatas. Agar seperti ini menimbulkan efek jera dan tidak terulang lagi,'' ucap dia.

Wakil ketua MPR Mahyudin menilai, kabinet kerja Jokowi saat ini lebih senang membuat kegaduhan. Sebab, beberapa kasus menteri-menteri Jokowi melempar isu tertentu terlebih dahulu yang membuat gaduh, baru kemudian melapor ke pihak yang berwenang.

Salah satu contoh kasusnya adalah, kata dia, Menteri ESDM Sudirman Sahid yang lebih dulu melempar opini terkait dengan anggota DPR yang mencatut nama presiden dalam perpanjangan kontrak PTFI. Mestinya, Mahyudin menuturkan, Menteri Sudirman melapor terlebih dahulu.