REPUBLIKA.CO.ID, AKARTA -- Wakil ketua MPR Mahyudin meminta, pemerintah jangan terlalu optimistis dalam memandang pelemahan ekonomi dalam negeri saat ini. Perkembangan terakhir, rupiah terus melemah dan telah melewati angka Rp 14 ribu, dimana mencapai titik terendah sejak 1998. Semenjara IHSG terus anjlok pada level yang cukup rendah sejak 2011.

Karena itu, Mahyudin berharap ekonomi Indonesia bisa stabil ditengah terpaan ekonomi dunia. Ia meminta, tim ekonomi pemerintah sigap, Bank Indonesia waspada, serta nilai tukar rupiah harus terus dicermati dengan baik. "Namun jangan tertlalu optimistis, harus ada plan A dan plan B, ekonomi kita harus siap," kata Mahyudin saat dihubungi Republika, Selasa (25/8).

Mahyudin mengungkapkan, adanya perlambatan ekonomi ini membuat pengurangan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Karena perusahaan -perusahaan tidak kuat menaggung beban produksi yang meningkat. "Makanya pemerintah harus antisipasi. Jika daya serap bagus, belanja masyarakat terbantu," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Pelemahan perekonomian dalam negeri ini diperparah dengan serapan anggaran APBN yang dinilai rendah, sekitar 20 persen. Bahkan, mantan Bupati Kutai Timur itu menyebutkan, sebagian besar kementerian, serapan anggarannya masih sekitar 30 persen.

Kondisi seperti dituding akibat dari Pejabat yang tidak berani mengambil kebijakan. Mahyudin mengamini apa yang dinyatakan Presiden bahwa banyak pejabat daerah yang takut mengambil kebijkan, karena khawatir dikriminalisasi.

"Gelaja itu ada, makanya pembangunan melambat, itu sering kita denger dari pembuat kebijakan," kata Mahyudin.

Dia mencontohkan, salah kasusnya adalah terkait dengan skandal Dahlan Iskan, salah satu pejabat yang harus terlibat masalah hukum karena kebijakannya yang kontroversial. Padahal, kata Mahyudin, kebijakan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi Dahlan.  

"Makanya harus dikoordinasikan dengan penegak hukum, seperti kejaksaan, KPK, dan polisi, jika ada kebijakan yang akan diambil, seperti apa konsekuensinya."