REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali beserta wakil dan para ketua kamar MA, Kamis (9/7). Maksud kedatangan pimpinan MPR tersebut menyampaikan undangan kepada MA untuk menghadiri sidang tahunan MPR yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang.

"MPR yang terdiri dari DPR dan DPD sebagai cerminan rakyat memfasilitasi sidang untuk mendengar laporan kemajuan dan apa yang akan dikerjakan masing-masing lembaga negara pada seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli di gedung MA, Jakarta, Kamis (9/7).

Zulkifli mengatakan, sidang tersebut, lanjutnya, sama sekali bukan dimaksudkan agar lembaga negara menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, lanjutnya, MPR diamanatkan untuk melaksanakan sidang tahunan, yang tentunya berbeda sama sekali dengan sidang MPR sebelum amandemen.

"Kalau dulu laporan pertanggungjawaban presiden namanya. Karena sekarang sama kedudukannya maka MPR memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan dalam sidang agar masyarakat bisa dengar langsung," ujarnya.

Politikus PAN itu menambahkan, ada delapan lembaga negara yang akan menyampaikan laporan dalam sidang tersebut. Lembaga-lembaga yang ada dalan UUD 1945 itu, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY. Masing-masing lembaga, lanjutnya, diberi waktu maksimal satu jam untuk menyampaikan laporan tanpa ada interupsi.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali mengaku menyambut baik sidang tahunan tersebut. Ia berharap, sidang tahunan, itu akan menjadi  konfensi ketatanegaraan yang baik, khususnya  untuk menjalin silaturrahmi dengan lembaga negara yang lain juga dengan seluruh masyarakat.