REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Majelis Permusyawaratawan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai, wacana reshuffle menteri kabinet presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berkembang saat ini tidak adil. Sebab, para para menteri tersebut belum genap satu tahun bekerja dan terlalu dini dinilai.
“Saya pernah menjadi menteri dan kerjanya itu tidak gampang. Jadi kalau belum satu tahun bekerja (reshuffle) itu tidak adil,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Senin (15/6).
Menurut dia, penilaian terhadap kinerja para menteri baru bisa dilakukan sesudah satu tahun bekerja. Sehingga, ia menyatakan, sesudah Idul Fitri merupakan waktu yang pas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri.
“Setelah satu tahun bisa dinilai, berhasil atau tidak. Itu bisa habis lebaran baru dinilai. Kalau belum satu tahun masih terlalu dini,” kata ketua umum PAN tersebut.
Dia juga membantah jika muncul isu yang membahas seputar adanya permintaan presiden Joko Widodo yang meminta kader PAN menjadi menteri di kabinet kerja. Ia mengeaskan berada diluar pemerintahan merupakan sikap terhormat. Lebih dari itu, PAN memiliki sikap sebagai mitra kritis pemerintah.
Zulkifli mengatakn PAN akan mendukung Bupati, Walikota dan termasuk pemerintah pusat apabila program yang dibuat memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang jelas. Namun, jika pemimpin yang diberikan amanah tidak memperhatikan masyarakat maka PAN terdepan dalam melakukan kritik.
