REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, pasca reformasi tahun 1998, persoalan kebangsaan mulai diabaikan. Masyarakat Indonesia, lanjutnya, masih bereuforia mengenai kebebasan demokrasi dan pemenuhan berbagai hak.

 

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menjadi pembahas dalam diskusi buku berjudul "Kebudayaan dalam Politik: Kritik pada Demokrasi" karya Radhar Panca Dahana di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (11/3).

 

"16-17 tahun ini (pasca reformasi) memang mengenai soal kebangsaan mulai kita abaikan. Sehingga kita mulai kehilangan roh kebangsaan," kata Zulkifli.

 

Zulkifli mengatakan, harus ada satu lembaga yang terus menerus menggelorakan dan mewujudkan janji-janji kebangsaan yang disebut dalam empat pilar MPR RI. Empat pilar tersebut yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

 

"Yang dulu yang bagus-bagus, ditinggalkan padahal penting. Dulu ada pelajaran Pancasila, kewarganegaraan, ada lembaga sendiri yang menangani itu. Sekarang udah nggak ada lagi," ujarnya.

 

"Ini harus kita kembalikan lagi. Maka MPR sudah sepakat dengan pemerintah, presiden. Ini tidak mungkin cuma MPR yang mensosialisasikan Pancasila sesuai dengan substansi perkembangan zaman. Ini yang harus digelorakan terus. Oleh karena itu diperlukan satu lembaga," kata Zulkifli.

 

Ketua Umum PAN tersebut mengatakan, Indonesia sudah terbukti memiliki energi sosial yang menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ia pun menyebutkan beberapa 'cobaan' yang pernah dialami Indonesia.

 

"Kita sudah mengalami berbagai cobaan yg berat sekali 1965, 1998 yang luar biasa. Bahkan para ahli mengatakan memang Indonesia ini hanya soal waktu. Sejarah membuktikan kita memiliki energi sosial yang luar biasa. Tiap ada cobaan Indonesia selalu bisa muncul dan lebih maju lagi," ujarnya.