REPUBLIKA.CO.ID, Puluhan petani berkumpul di Kantor Kecamatan Tlogomulyo, Temanggung, saat pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Senin (8/7). Kantor desa yang biasanya sepi, mendadak jadi semarak.
Kedatangan puluhan warga bukan untuk membuka telapak tangan untuk mengantre uang bantuan sebesar Rp 150 ribu. Sebaliknya, sebanyak 59 kepala keluarga petani itu justru datang ke kantor desa untuk mengembalikan BLSM. Mereka mengaku tak berhak menerima bantuan.
"Setelah diverifikasi ulang, dari daftar yang ada ternyata hanya 10 keluarga yang layak mendapat BLSM," kata Kepala Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Subakir, saat memantau proses penyaluran BLSM, seperti dikutip Antara.
Sontak Subakir pun terkejut. Sebab, daftar warga miskin penerima BLSM tak akurat. Banyak dari petani kaya yang memiliki lahan lebih dari satu hektare justru masuk dalam daftar warga miskin. Para petani itu pun lantas protes. Sebab, mereka merasa telah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Bagi mereka, bantuan Rp 150 ribu adalah hak orang miskin.
Pada akhirnya, ke-59 kepala keluarga mendatangi kantor desa dan meminta namanya dicoret dari daftar penerima BLSM. "Mereka yang tidak layak menerima BLSM tersebut antara lain karena yang bersangkutan memiliki tiga sepeda motor, memiliki mobil, dan ada yang mempunyai lahan tembakau hingga satu hektare," jelas Subakir.
Walhasil, antrean masyarakat yang ingin mengembalikan BLSM di kantor desa jadi jauh lebih mengular dibanding antrean para penerima.
Berbeda dengan 59 kepala keluarga yang menolak BLSM, enam keluarga lain di Temanggung justru harus gigit jari. Sekalipun kemiskinan menjerat enam keluarga ini, ternyata mereka tak termasuk penerima bantuan Rp 100 ribu itu. Enam keluarga miskin itu hanya bisa gigit jari.
Laporan soal enam keluarga miskin ini sampai ke kantor Subakir di Desa Legoksari. Menurut Subakir, enam keluarga miskin yang belum masuk daftar BLSM adalah janda dan duda miskin yang berusia lanjut dan sebuah keluarga yang suaminya tidak bisa bekerja karena buta.
Bagi enam keluarga miskin ini, untuk protes saja mereka tak punya daya. Sebab, lokasi tempat tinggal mereka jauh dari kantor desa. Dan, karena faktor fisik dan usia, enam keluarga miskin ini hanya bisa pasrah menerima nasib di rumahnya. Bagi keenam warga ini, Subakir berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.
Tidak hanya di Kota Temanggung, sejumlah warga miskin di Provinsi Bali juga terpaksa gigit jari. Salah satunya adalah nenek berusia 75 tahun bernama Ni Wayan Ngempah (75). Nenek asal Banjar Tengah, Rendang, ini mengaku sedih karena tidak mendapat BLSM.
Padahal, Wayan mengaku uang Rp 150 ribu sangat berharga untuk menyambung hidupnya. Kini, Wayan hanya tinggal bisa berdoa di dalam rumahnya yang kondisinya memprihatinkan.
Menanggapi nasib Nenek Wayan yang tak kebagian BLSM, Kepala PT Pos Indonesia Cabang Karangasem, Agus Widodo, mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, yang menyajikan data BLSM bukan pihak PT Pos Karangasem, melainkan pemerintah pusat. "Kami hanya bertugas menyalurkan bantuan. Yang menentukan dari pusat," katanya.
Sedangkan, Kepala Seksi Statistik Pemkab Karangasem I Wayan Pariarta punya penjelasan lain. Pariarta mengatakan, data penerima BLSM mengacu pada penerima kartu perlindungan sosial yang bersumber dari survei BPS. Menurutnya, sangat mungkin ada warga yang terlewat dalam survei.
Sayangnya, mereka yang terlewat itu justru mereka yang paling menderita akan kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah Nenek Wayan. Dalam kondisinya yang tak menentu, Wayan kini hanya bisa menunggu. "Semoga saya bisa terima uang Rp 150 ribu itu," ujar Wayan.n ed: abdullah sammy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
