Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Friday, 17 Safar 1443 / 24 September 2021

Pemerintah Harus Tegas Atasi Gerakan Papua Merdeka

Senin 01 Jul 2013 20:59 WIB

Rep: Ira Sasmita/ Red: Heri Ruslan

Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Foto: napiremkorwa.blogspot.com

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Organisasi Papua Merdeka (OPM) , Senin (1/7) kembali merayakan ulang tahun. Upaya untuk mewujudkan Papua Merdeka hingga saat ini terus dilakukan organisasi tersebut melalui aksi domestik dan internasional.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Helmi Fauzy mengatakan pemerintah sudah tidak bisa lagi ragu-ragu dalam mengatasi apapun gerakan yang mengarah pada kemerdekaan Papua. Karena keberadaan Papua sebagai wilayah sah dari Republik Indonesia tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dunia internasional juga secara terbuka mengakui legalitas dan kedaulatan Indonesia di Papua. Tetapi gerakan Papua merdeka di satu sisi juga semakin menguat, baik domestik maupun yang dialkukan oleh kelompok diaspora melalui advokasi di dunia internasional.

"Jadi pemerintah tidak bisa lagi ragu-ragu, harus tegas. Usaha yang dilakukan peemrintah Indonesia selama ini belum komprehensif," kata Helmi saat dihubungi Republika, Senin (1/7).

Langkah yang lebih komprehensif bisa dimulai melalui upaya diplomasi yang lebih pro aktif untuk mersepon gerakan yang dilakukan kelompok pro Papua merdeka di luar negeri.

Pemerintah tidak bisa lagi memandang enteng pergerakan yang dilakukan kelompok tersebut yang cenderung selalu hadir di setiap event internasional. Sehingga usaha mereka menunjukkan masih eksisnya gerakan Papua merdeka semakin menguat di level internasional.

Kemudian, lanjut Helmi, untuk memperkuat posisi pemerintah secara domesti di Papua, harus dilakukan evaluasi terhadap operasi yang selama ini dilakukan. Karena eksistensi gerakan Papua merdeka tidak hanya menimbulkan gangguan keamanan. Tetapi juga menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

"Apakah yang selama ini dilakukan Polri cukup berhasil. Kalau tidak, turunkan TNI dan mempercepat alutsista TNI," ujarnya.

Pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, serta kultural juga harus ditingkatkan pemerintah. Untuk merancang sebuah kebijakan yang tepat dan kembali memenangkan hati rakyat Papua. 

Direktur Imparsial, Poengky Indarti mengatakan pemerintah harusnya serius menyembuhkan luka hati orang Papua. Dengan menghentikan pendekatan kekerasan dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Papua. 

"Selama ini kan yang terjadi justru kekerasan maish langgeng dan pembangunan masih top down. Sehingga orang Papua masih merasa dizalimi," ujarnya.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah harus diubah. Menjadi pendekatan yang mengedepankan dialog damai. Sehingga kepercayaan masyarakat Papua pulih kembali kepada pemerintah Indonesia. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA