REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) belum merata ke seluruh wilayah. Kondisi ini menyebabkan tak semua rumah tangga sasaran (RTS) bisa menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) pada Sabtu (22/5). KPS menjadi syarat utama dalam mengambil BLSM di kantor pos.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, hingga kini KPS masih terus didistribusikan hingga ke daerah. Menurut dia, prioritas distribusi KPS adalah 12 provinsi besar di Tanah Air. Jero mengakui belum semua wilayah mendapat KPS karena target penyaluran KPS ini tuntas pada akhir bulan.
Total dana BLSM sebesar Rp 9,32 triliun untuk 65,7 juta atau 15,5 RTS. Besaran BLSM adalah Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Menurut Jero, pembayaran BLSM dilakukan dua kali dengan nilai Rp 300 ribu. Jadwal pembayaran ini tergantung kesiapan daerah dan PT Pos Indonesia dalam melakukan pembayaran.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, pembagian BLSM pada Sabtu baru siap di 14 kota besar. Tahap berikutnya mencakup 33 provinsi, kemudian tahap ketiga di kabupaten/kota. Penyaluran BLSM, kata Armida, berlangsung bertahap hingga Juli.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, BLSM bertujuan menjaga masyarakat setengah miskin tidak jatuh miskin sehingga perekonomian tetap bergerak. Untuk mencegah inflasi, kata Hatta, suplai barang harus dijaga agar tidak terjadi lonjakan harga.
Salah satu kota yang menjadi lokasi penyaluran perdana BLSM adalah Yogyakarta, yakni di Kecamatan Gedongtengen. Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta Felix Firmano mengatakan pihaknya selama satu jam bisa menyalurkan BLSM kepada 200 penerima. Dengan asumsi ini, sejak pukul 08.00 hingga 13.00 WIB bisa tersalur BLSM kepada 1.000 penerima di Gedongtengen.
Felix mengatakan, penyaluran BLSM akan diprioritaskan di kabupaten yang masyarakatnya sudah menerima KPS. Menurut dia, pencetakan KPS di empat kabupaten masih dalam proses. Pengambilan BLSM, kata dia, tidak terpusat di Kantor Pos Besar, namun bisa di kantor pos cabang dan komunitas di balai desa.
Manajer Humas PT Pos Indonesia Abu Sofian menegaskan, pengambilan BLSM hanya bisa dilakukan dengan KPS. Selain itu, masyarakat juga harus membawa kartu identitas dan kartu keluarga. Dia meminta masyarakat mengambil di kantor pos terdekat. "Tetap antre dan disiplin agar pembayaran BLSM berjalan dengan lancar dan tepat sasaran," kata dia.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito mengatakan, BLSM tidak sebanding dengan kenaikan harga pokok yang akan sangat cepat berlangsung. Masyarakat, kata dia, akan semakin terjepit oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Seharusnya, BLSM diberikan untuk dana produktif bagi rakyat sehingga masyarakat bisa diberdayakan. n esthi maharani/muhammad iqbal/lingga permesti/yulianingsih/lilis sri handayani ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
