Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Friday, 21 Rajab 1442 / 05 March 2021

Bantuan Pasca-Banjir untuk Warga Rusun Marunda Disetop

Kamis 28 Feb 2013 23:03 WIB

Rep: Rina Tri Handayani/ Red: Djibril Muhammad

Governor of Jakarta Joko Widodo

Governor of Jakarta Joko Widodo

Foto: Antara/Fanny Octavianus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bantuan pascabanjir untuk korban bencana banjir yang menjadi penghuni Rusunawa Marunda dihentikan. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Kian Kelana mengatakan terdapat batas waktu pemberian bantuan setelah bencana.

"Iya, itu memang ada batas waktu setelah bencana," ujarnya, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (28/2). 

Menurutnya, batas waktu pasca bencana ada batasan tergantung situasi. Sehingga, waktu pemberian dan penghentian bantuan fleksibel. Meski bantuan nasi bungkus sudah dihentikan. Namun, untuk sebulan masih diberikan bahan mentah.

Bantuan yang sudah diberikan di antaranya kompor, beras, dan lauk pauk mentah. Bantuan tersebut diberikan agar masyarakat bisa mandiri.

Namun demikian, dia mengaku tidak melepas begitu saja tapi terdapat pendampingan dari dinas sosial. Karena itu, jika sudah berangsur normal baru akan dilepas. Menurutnya, setelah satu bulan akan dilepas. "Kalau tidak mandiri susah nanti," kata dia. 

Selain itu, Kian mengatakan sudah menyediakan fasilitas lengkap dan bahan makanan mentah. Pemerintah juga ingin menghidupkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Marunda. Dia mengaku sudah melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan penghentian bantuan dilakukan agar masyarakat bisa mandiri. Sementara itu, dia mengaku tidak mempermasalahkan bantuan dinas sosial yang masih dilakukan untuk satu bulan.

Menurutnya, persedian beras dan lauk masih ada. Namun demikian, dia tidak ingin terlalu mendidik masyarakat untuk tergantung dan manja. Sementara, jika diperlukan, dia mengatakan bantuan diteruskan tidak apa-apa. "Kalau perlu lho ya," kata dia. 

Sementara itu, untuk menunjang perekonomian akan dibangun pasar. Kemudian, akan dibangun Puskesmas, trayek transportasi, dan sarana olahraga. Dia mengaku pembangunan tersebut tinggal dilaksanakan sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah keluar. 

Dia mengatakan fasilitas tersebut diperlukan semua untuk 26 blok. Dia khawatir jika fasilitas tidak ada, Rusunawa marunda akan sepi kembali. "Harus terintegrasi," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA