REPUBLIKA.CO.ID,RANGKASBITUNG--Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten, terus menekan angka anak putus sekolah melalui pembukaan unit sekolah baru, dan sekolah satu atap.
"Kami tahun ke tahun mendirikan unit sekolah baru (USB) dan sekolah satu atap (Satap) untuk mengantisipasi anak-anak putus sekolah," kata Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Juanda di Rangkasbitung, Kamis.
Menurut dia, saat ini jumlah anak putus sekolah di Lebak relatif rendah karena pemerintah daerah terus mendirikan USB dan Satap. Pada 2013 didirikan tujuh Satap dan enam USB dibeberapa titik yang belum terdapat jangkauan sarana pendidikan.
Saat ini, kata dia, sarana pendidikan di Lebak relatif kurang jika dibanding luas desa dan penduduk. Selain itu juga terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya terus berupaya menekan anak-anak putus sekolah dengan mendirikan USB dan Satap dijenjang SMP dan SMA," katanya.
Ia menjelaskan saat ini tingginya anak putus sekolah di Lebak berbagai faktor antara lain faktor himpitan ekonomi keluarga.
Faktor budaya masyarakat yang hingga kini menilai pendidikan itu belum begitu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Faktor lainya, kata dia, terbatasnya sarana pendidikan akibat tofografi berbukit terjal dan pegunungan sehingga memerlukan biaya infrastuktur cukup tinggi.
"Kami minta masyarakat agar mendukung program pendidikan sehingga dapat menekan anak-anak putus sekolah," katanya.
Ia menyebutkan saat ini tidak ada lagi siswa dari keluarga miskin tidak melanjutkan pendidikan karena pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan, diantaranya dana operasional dan beasiswa.
Ia mengimbau seluruh siswa miskin yang kini duduk di bangku SD/SMP dan SMA/SMK tidak ada alasan mereka putus sekolah.
Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan berupa program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah melalui dana bantuan sekolah (BOS), bantuan khusus murid (BKM), bantuan siswa miskin (BSM), rintisan BOS, program keluarga hidup (PKH) dan subsidi silang.
Selain itu pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2010 tentang wajib belajar selama 12 tahun. Saat ini seluruh biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun untuk siswa miskin sudah disubsidi oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar siswa lulusan SMP/MTs dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. "Kami berharap siswa miskin tetap melanjutkan pendidikan dan pemerintah menggratiskan bagi siswa miskin," katanya.
Pantauan di Rangkasbitung sebagian anak putus sekolah usia SD/SMP di Kabupaten Lebak bekerja di jalanan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
Mereka bekerja sebagai pemulung barang bekas, pengamen, pengemis, tukang semir sepatu, serta pedagang plastik kresek dan abu gosok.
"Uang hasil memulung itu saya berikan kepada orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarga," kata Jani (12) dan Heri (12), warga Pasir Ona, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
