REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengimbau agar masyarakat DKI Jakarta tidak terhasut dengan tayangan video yang beredar di Youtube, dimana tayangan itu berisi hasutan dan ancaman agar warga tidak ikut dalam proses Pilkada DKI Jakarta.
"Sangat disayangkan proses demokrasi menjadi tidak baik dengan adanya video yang diunggah youtube tersebut. Ini sudah beredar di masyarakat," kata Menko Polhukam saat menggelar jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/8).
Ia menjelaskan, tayangan itu berisi hasutan kepada masyarakat yang cenderung mengancam warga tertentu. Dalam video tersebut, ada seorang wajah dengan latar belakang peristiwa kerusuhan 1998. "Orang dengan wajah tertutup ini mengancam warga untuk tidak melakukan kegiatan dalam proses pilkada DKI," ujarnya.
Peristiwa 1998 yang sangat menyedihkan dan kita berjanji tidak berulang kembali. Pemanfaatan IT yang menghasut dan mengancam proses demokrasi merupakan tindakan yang tidak baik dan sangat mencederai proses demokrasi yang kita laksanakan sekarang ini, jelas Djoko.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk segera menghentikan tayangan video tersebut karena sangat tidak bermanfaat dan tidak baik.
"Masyarakat dan media massa untuk tidak terpancing dan terpengaruh tayangan video tersebut karena provokasi tidak bertangung jawab ini akan merusak kerukunan kita yang harus kita jaga di masyarakat yang memang budaya yang beraneka ragam. Ini mencederai demokrasi kita dan proses pilkada Jakarta ini," imbaunya.
Menurut dia, dirinya juga sudah menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan preventif apabila dampak dari tayangan sudah ada di masyarakat.
"Polisi, BIN, TNI diminta untuk mewaspadai hal itu dengan melakukan tindakan preventif. Bila menemukan video berbau SARA segera laporkan aparat berwajib untuk ditindaklanjuti agar proses pilkada di Jakarta dan di daerah lainnya dapat diselenggarakan dengan baik. Azas kebhinnekaan, kebebasan aspirasi dan memilih dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar dan baik," ucap Menko Polhukam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
