REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politik uang dinilai akan menjadi salah satu masalah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari penyelenggara pilgub terkait pendanaan agar hal tersebut dapat diminimalisir.
"Pihak penyelenggara harus menjaga agar dana dari sumber-sumber ilegal tidak masuk," ungkap Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Jakarta, Rabu (11/4).
Terkait dana kampanye para kandidat, Dahlan membenarkan telah ada peraturan yang membatasi jumlah sumbangan. Peraturan tersebut menyebut batas maksimal sumbangan dari perseorangan adalah Rp 50 juta, sedangkan dari perusahaan adalah Rp 350 juta. Namun, berdasarkan pantauan ICW dari beberapa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), aturan tersebut seringkali dimanipulasi.
"Misalnya, menggunakan identitas orang lain dan memecah sumbangan (misal dari satu induk perusahaan) ke beberapa anak perusahaan," tegasnya.
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi mengatakan penyelenggara pilgub kali ini harus mengantisipasi agar kendala pada pemilu 2009 lalu tidak terulang. Saat itu, banyak pemilih yang tidak terdaftar dan bermasalah karena persoalan identitas. "Ini harus diantisipasi KPU DKI Jakarta," tuturnya.
Selain itu, lanjut Veri, permasalahan dari pilgub kali ini adalah kurangnya sosialisi. Padahal, pilgub akan berlangsung pada 11 Juli mendatang dan itu artinya hanya tersisa tiga bulan bagi KPU DKI Jakarta untuk memasifkannya.
Terkait pencalonan, Veri berharap dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur independen yakni Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria bisa ikut. Tentu dengan partisipasi mereka, pilgub kali akan lebih beragam dari sisi pilihan.
"Pada pilgub 2007 lalu, independen gagal ikut walau sudah ada putusan MK yang memperbolehkannya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
