REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan partainya akan meminta siapapun yang menang dalam Pemilukada DKI putaran kedua yang akan digelar pada 20 September 2012 untuk menandatangani kontrak politik. Kontrak itu adalah untuk menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun dan berjanji untuk tidak mundur kalau alasannya hanya untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi.
“Kami tidak mau kepala daerah meninggalkan jabatan dan amanah yang sedang diembannya menjadi tradisi. Ini tidak sehat untuk demokrasi. Oleh karena itu kami mau membuat kontrak dengan pemenang pilkada DKI ini untuk membuat kontrak politik dengan rakyat,” ujar Mahfudz dalam pernyataannya, di Jakarta, Kamis (13/9).
Kontrak semacam ini, menurutnya, penting karena di era pemilukada langsung, para pemilih itu memilih dan memberikan mandat dan amanah kepada orang yang dipilihnya sesuai dengan janji-janjinya saat kampanye.
“Janji mereka itu dikeluarkan untuk lima tahun masa jabatan bekerja dengan sepenuh hati membangun daerahnya. Nah kalau belum lima tahun sudah meninggalkan jabatan kan artinya melanggar janji,” tambahnya.
Tidak ada satupun kepala daerah selama ini, lanjut Mahfudz, yang maju dalam pilkada mengeluarkan pernyataan bahwa mereka hanya akan menduduki jabatan selama belum ada tawaran lain yang lebih menggiurkan. ”Tidak elok lah seperti itu walau belum ada larangannya, tapi secara moral kalau kita berjanji tidak boleh diingkari dan kalau sudah diberikan amanah maka harus dilaksanakan,” tegasnya.
PKS akhirnya memutuskan mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli adalah karena tidak adanya ketegasan dari Calon Gubernur lainnya, Joko Widodo untuk tidak meninggalkan lagi jabatan gubernur DKI Jakarta jika terpilih. Jokowi menurutnya tidak menjawab ketika ditanyakan komitmennya mengenai hal itu.
“Jadi tidak benar kita mendukung Foke Nara karena mahar. Kami mendukung mereka karena Foke-Nara memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan amanah menjadi gubernur dan tidak akan mengejar jabatan lain,” tegasnya ketika it
Ikuti Whatsapp Channel Republika
