REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Iberamsjah, menilai Daftar Pemilih Tetap atau DPT sebagai sumber kebusukan Pilkada. DPT kerap dimain-mainkan sesuka hati agar dapat menyukseskan calon tertentu. Pemilu jadinya tidak sesuai dengan asas yang berlaku.
"Jangan laksanakan pilkada kalau DPT bermasalah, karena sumber kebusukan pilkada itu di DPT," ungkap Iberamsjah, saat dihubungi, Senin (4/6). Dia menyatakan DPT sebagai jantungnya pilkada. Kalau itu bermasalah, jelasnya, maka bermasalah semua dan semua tidak legitimate, tidak sah.
Pihaknya meminta untuk menunda pilkada DKI Jakarta hingga DPT diterima oleh semua pasangan calon gubernur DKI Jakarta. "Kalau DPT ini tidak bersih dihentikan saja, tunggu bersih dulu," ujar Iberamsjah.
Guru besar UI ini juga menuntut tidak dilaksanakannya pilkada DKI Jakarta bila DPT masih bermasalah. Baginya, DPT sarat akan kecurangan dalam setiap pemilihan kepala daerah.
Lima pasangan cagub DKI Jakarta sepakat untuk menolak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diputuskan oleh KPUD DKI karena dinilai banyak masalah. KPUD diminta segera perbaiki DPT tersebut.
"Tim Faisal Biem melihat masih banyaknya data-data DPT bermasalah yang di berikan pasangan calon, khususnya dari pasangan calon jalur politik, seperti pasangan PDIP-Gerindra dan PKS. Sebagai masukan, seharusnya KPU Provinsi memperbaiki," kata koordinator bidang hukum dan advokasi tim Faisal-Biem, Reinhard Parapat.
Reinhard menjelaskan jumlah DPT yang telah ditetapkan 2 Juni kemarin memberikan kesempatan calon dari jalur partai untuk menempuh langkah hukum. Hal ini sebagai upaya membela hak konstitusi warga negara yang dirugikan dalam masalah DPT ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
