REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Penggunaan istilah "sekolah gratis" menyesatkan pemahaman masyarakat, karena pada praktiknya tidak ada pendidikan tanpa biaya.

Demikian dikatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aidil Fitri Syah. "Di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi, pernyataan pemerintah mengenai sekolah gratis itu sangat menyesatkan," kata Aidil dalam seminar tentang pendidikan gratis yang diselenggarakan Sriwijaya Institute di Palembang, Sabtu (19/5).

Menurut dia, memberikan pendidikan kepada rakyat merupakan tugas pemerintah berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar 1945.

"Hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya semua, tapi untuk tahap awal seluruh anak-anak miskin harus gratis. Karena negara tidak mampu membiayai semua, maka utamakan terlebih dahulu mereka," ujar Aidil.

Ia pun menyoroti azas keadilan yang diterapkan dalam program sekolah gratis oleh pemerintah pusat yang kemudian diteruskan ke daerah itu. "Semua dipukul rata, baik yang miskin yang kaya menikmati program sekolah gratis. Seharusnya tidak demikian, seperti anak-anak orang kaya juga turut merasakan," katanya.

Selaku wakil Sumsel pada DPD RI di MPR, Aidil juga menyoroti penerapan program sekolah gratis di tingkat daerah. Sumsel, kata dia, sudah sepatutnya meninjau kembali program sekolah gratis, karena pada prinsipnya yang gratis itu hanya SPP-nya.

"Sementara untuk menjalankan pendidikan, seseorang membutuhkan buku dan alat tulis, pakaian, perlengkapan sekolah, transportasi, konsumsi dan uang saku," tandas Aidil.

Program sekolah gratis menjadi program kerja nasional yang juga dijalankan di Sumatera Selatan sejak tahun 2009. Program pusat itu melarang pungutan dalam bentuk SPP kepada para siswa dari tingkat SD hingga SMA, sementara sekolah mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika