Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

PPP: APBN-P 2012 Sah Secara Formil dan Materiil

Senin 02 Apr 2012 11:39 WIB

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Hazliansyah

sekjend PPP  M Romahurmuziy

sekjend PPP M Romahurmuziy

Foto: entbluextv.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memandang penetapan APBN-P 2012 melalui rapat paripurna DPR akhir pekan lalu sah secara formil. Alasannya, karena masih dalam rentang waktu yang diperbolehkan dalam UU MD 3 pasal 161 ayat 4.

''Waktu satu bulan yang dimaksudkan di dalam UU MD 3 itu adalah waktu pembahasan dan penetapan oleh badan anggaran. Artinya, dihitung sejak Banggar mendapatkan penugasan, yaitu 6 Maret 2012. Bukan dihitung dari tanggal penyerahan surat dari presiden ke DPR, yaitu 29 Februari 2012,'' kata Sekjen PPP, M Romahurmuziy kepada wartawan, Senin (1/4).

Selain itu, ia juga menilai UU APBN-P sah secara materil. Penetapan pasal 7 ayat 6A yang mengatur kewenangan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM atas dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) tidak bermakna bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar.

Pasalnya, jika BBM diserahkan pada mekanisme pasar maka tentu tidak lagi ada pos subsidi sebesar Rp 137,4 triliun pada UU APBN-P 2012. ''Dengan demikian, maksud pembentuk UU, dalam hal ini DPR, sudah sejalan dengan pembatalan pasal 28 ayat 2 UU 22/2001 tentang migas,'' kata dia.

Meskipun begitu, Romi mengaku, PPP menghormati para pihak yang akan melakukan gugatan konstitusionalitas UU APBN-P 2012 karena itu bagian dari hak warga negara. PPP pun meminta pemerintah segera menerbitkan DIPA menindaklanjuti UU APBN-P 2012 sesuai apa yang telah ditetapkan DPR.

Mengingat sebab-musabab timbulnya kebijakan, lanjutnya, PPP meminta agar anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hanya dikucurkan syarat naiknya BBM terpenuhi. Yaitu, harga ICP naik 15 persen dari harga asumsi pada rentang waktu tiga bulan terakhir.

Romi juga menghimbau agar pemerintah melakukan normalisasi harga-harga kebutuhan pokok. Yaitu, dengan memproses hukum para penimbun dan mencabut izin perdagangannya. Melakukan normalisasi jalur distribusi dan operasi pasar.

''Kita juga mendorong agar anggaran program konversi BBM ke gas secara intensif dilakukan dengan tidak lagi menunda atau memperlamban proses di lapangan,'' pungkas dia.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA