REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar alias Miing menilai anggaran untuk ujian nasional (UN) tahun 2012 sebesar Rp 500 miliar sangat rawan dikorupsi. Oleh karenanya, perlu pengawasan terhadap dana yang dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.
Namun kata Miing, tidak hanya anggaran pendidikan, namun semua anggaran rawan dikorupsi. Untuk tahun ini nilai anggaran yang dikuscurkan untuk UN cukup besar. ‘’Tidak hanya anggaran UN saja yang rawan dikorupsi, semua mata anggaran APBN juga rawan,’’ kata Miing di Temanggung Sabtu (03/12).
Meski banyak menerima kritik dari berbagai kalangan terkait UN, namun sampai saat ini pemeritah masih ‘ngotot’ untuk menyelenggarakannya. Mantan anggota Bagito Group tersebut mengatakan, ada banyak faktor kenapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN.
Antara lain faktor politis yakni meniru model pendidikan barat, serta anggaran. Padahal semestinya UN tidak perlu dilakukan jika sebagai penentu kelulusan. ‘’Saya yang termasuk menentang UN, kalau UN tersebut untuk menentukan kelulusan, ’’ tegasnya.
UN kata Miing, memang masih harus dan boleh diselenggarakan, asal diposisikan untuk alat memetakan standar mutu pendidikan, di Indonesia. Sebab memang harus ada ukuran atau parameter keberhasilan.
Namun bukan untuk menentukan kelulusan ,’’ Masak anak Gunungkidul atau Papua disamakan dengan anak Jakarta. Ini sangat tidak adil, pendidikan kita harus berkeadilan. Saya tidak habis pikir mengapa pemerintah masih bersikeras menyelanggarakan UN,’’ kata Miing.
Menyinggung masalah pengambilalihan pencetakan soal UN 2012 dari provinsi ke pusat, Miing mengatakan tidak masalah, karena hal itu hanya soal teknis.’’Itu hanya soal teknis saja, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, saya berharap UN tidak untuk menentukan kelulusan siswa, ini akan sangat membebani anak-anak,’’ katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
