REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Setelah memastikan SD-SMP negeri digratiskan mulai tahun depan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) kini mendorong rintisan program Wajib Belajar (Wajar) 12
Tahun.
Alasannya, saat ini ijazah SMP dirasa masih kurang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. "Mulai tahun 2012 nanti Kemendiknas akan merintis program Wajib Belajar 12 Tahun," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, kepada wartawan, Rabu (28/9).
Alasan di balik rintisan Wajib Belajar 12 Tahun tersebut, kata Hamid, karena saat ini banyak institusi baik negeri maupun swasta yang sudah tidak lagi merekrut lulusan SMP. Selain itu dikarenakan Angka Partisipasi Kasar Wajib Belajar 9 Tahun sudah mencapai 100 persen.
Saat ini terdapat sekitar sejuta anak lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK. Seandainya para lulusan SMP tersebut tidak bekerja maka akan menjadi beban negara dan masyarakat. "Hal itu harus kita hindari," ungkap Hamid.
Meskipun demikian Hamid menolak jika program Wajib Belajar 9 Tahun dikatakan telah selesai. "Mutu wajib belajar 9 tahun tetap terus kita tingkatkan," tuturnya.
Hamid mengungkapkan, pembiayaan Wajib Belajar 12 Tahun akan berasal dari BOS Sekolah Menengah (SM). "Angka tersebut belum mencakup semua siswa. Baru direncanakan sekitar Rp 6,7 juta dan itu tergantung dari alokasi dana yang kita terima nanti," katanya.
Sementara itu mengenai infrastrukturnya, Hamid mengungkapkan tahun ini Kemendiknas telah menambah sekitar 8.000 kelas baru. "Walaupun masih kurang karena estimasinya jika terdapat tambahan 400 ribu anak maka harus disiapkan 10 ribu ruang kelas," ujarnya.
Hamid mengungkapkan tahun depan Kemendiknas mengusulkan Wajib Belajar untuk sebanyak 200 ribu anak. "Targetnya 2013 nanti terdapat sejuta anak. Tapi hal itu tergantung kemampuan keuangan kita. Hal ini masih dibahas dengan DPR," tambahnya.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, mengungkapkan tantangan Wajib Belajar 12 tahun yang pertama adalah masalah pembiayaan. "Tahun depan kita siapkan pembiayaan yang mana harus juga dikonsultasikan kepada DPR," kata Nuh.
Yang kedua, kata Nuh, adalah persoalan persediaan kelas dan guru. Dengan adanya program Wajib Belajar 12 Tahun otomatis harus terdapat penambahan SMA dan SMK.
"Saat ini APK SMA/SMK baru sekitar 70 persen. Jika APK SMA/SMK naik 10 persen saja maka akan terdapat 900 ribu peserta didik baru yang tentunya akan membutuhkan ruang kelas baru dan tambahan guru," kata Nuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
