REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG – Puluhan ribu warga Provinsi NTT mengalami rawan pangan berkategori "merah" atau krisis pangan serius yang tersebar di 213 desa dan 159 kecamatan di 11 kabupaten/kota.
"Ada sekitar 95.973 jiwa masyarakat yang mengalami kondisi rawan tersebut dan diperlukan antisipasi untuk segera dilakukan penanggulangan," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT, Nico Bala Nuhan, Selasa (13/9).
Dia mengatakan ancaman rawan pangan resiko tinggi dalam analisis ketahanan pangan berdampak pada kelaparan yang mengakibatkan gizi buruk dan busung lapar. Sehingga pihaknya melakukan antisipasi dengan sejumlah skenario penanganan.
"Dampak tersebut (kelaparan dan gizi buruk) merupakan sebab akibat dari siklus musim yang tidak beraturan seperti kekeringan yang berlanjut pada gagal tanam dan gagal panen yang berpengaruh pada kerentanan pangan atau rawan pangan," jelasnya.
Menurut Nico, skenario yang telah dipersiapkan dalam penanggulangan rawan pangan adalah tanggap darurat (pada wilayah yang berisiko tinggi) berupa bantuan pangan (beras), disamping pangan lokal yang ada dan dimiliki warga setempat berdasarkan karakteristik wilayahnya.
Skenario penanggulangan berikut adalah dalam jangka menengah berupa bantuan sarana produksi (benih pupuk, obat-obatan dan pompa air), desa mandiri pangan, lumbung pangan, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat dan lainnya.
Selanjutnya, jangka panjang berupa program sektor/sub sektor, yaitu peningkatan produksi perkebunan, peternakan, perbaikan sarana irigasi (bendungan, cekdam, saluran irigasi, sumur bor, dan lainnya). Juga program peningkatan air bersih dan penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian.
"Memang ada warga NTT di sejumlah desa yang mengalami rawan pangan resiko tinggi atau lapar. Namun tidak semua atau tidak mencapai jutaan jiwa yang mengalami kekurangan pangan, seperti diberitakan sejumlah media," kata Nico.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
