REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Kalangan ulama dayah (pondok pesantren/ponpes) di Provinsi Aceh meminta pemerintah menindak tegas lembaga yang menjalankan misi permurtadan terhadap masyarakat muslim di wilayah itu. "Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya yang menghentikan aktivitas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang menyimpang dari misinya," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Selasa (3/5).
Hal itu disampaikan menanggapi putusan Pemkab Aceh Jaya yang menghentikan aktivitas empat LSM/NGO karena diduga telah melakukan upaya pemurtadan berkedok misi kemanusiaan di daerah terkena dampak serius akibat tsunami 26 Desember 2004. "Karenanya, saya berharap apa yang telah dilakukan Pemkab Aceh Jaya itu bisa dilakukan oleh daerah tingkat dua (kabupaten/kota) lainnya di Aceh, sehingga masyarakat lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini," katanya menambahkan.
Sebab, kata dia bukan tidak mungkin kasus yang sama juga ditemukan di kabupaten dan kota lainnya di provinsi yang mayoritas penduduknya muslim beraliran 'Alhlussunnah Waljamaah'. Selain itu, Tgk Faisal Ali yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh mengharapkan Pemerintah Provinsi Aceh agar lebih serius dan bersikap tegas terhadap lembaga/organisasi yang menjalankan misi bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya.
"Semua ormas dan lembaga/organisasi yang berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dilarang berkembang di daerah ini, maka saya berharap langkah konkrit Pemerintah Aceh untuk menghentikannya," katanya menegaskan.
Sikap tegas dan bijak dari pemerintah dan aparat berwenang di Aceh itu sangat penting dilakukan, sehingga suasana keamanan dan kenyamanan serta perdamaian di provinsi ujung paling barat Indonesia ini tidak terusik, kata Tgk Faisal Ali. Dipihak lain, Sekjen HUDA juga memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah membersihkan Aceh dari jaringan terorisme.
"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan situasi damai di Aceh," kata Faisal Ali menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
