Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Pelantikan Majelis Rakyat Papua Belum Jelas

Jumat 08 Apr 2011 21:40 WIB

Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, mengatakan, pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua jilid II yang semula direncanakan Senin(11/4) nanti, hingga kini masih belum ada kejelasan. "Saya memang mengetahui kalau ada rencana pelantikan anggota MRP baru hari Senin (11/4). Tetapi siapa yang akan melantik dan kepastiannya masih kurang jelas," katanya usai melayat dirumah duka almarhum ketua MRP jilid I, Agus Alue Alua, Jumat (8/4).

Menurut Wagub Alex Hesegem, pihaknya juga masih menunggu kepastian akan rencana pelantikan itu. "Saya akan cek kembali rencana pelantikan MRP jilid II ini, karena memang kami juga belum mendapatkan informasi yang jelas," ujarnya.

Disinggung terkait adanya pro dan kontra terkait nama-nama anggota MRP jilid II yang dianggap bermasalah, wagub Alex Hesegem katakana sudah tidak ada masalah. "Kalau sudah ada rencana pelantikan dan nama-nama sudah dikirim dengan SK, maka sudah tidak ada masalah lagi," tegasnya.

Sebelumnya sebagaimana dilansir sejumlah media Nasional dan local, diberitakan kalau sebanyak 75 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk periode 2011-2016, akan dilantik di Jayapura, Senin (11/4) nanti. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sendiri mengakui rencana pelantikan itu. Ia mengatakan belum ada perubahan atas rencana itu.

MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Anggota MRP dipilih dari tiga unsur di Papua yaitu unsur adat, agama, dan perempuan.

Tugas lembaga ini adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait perkembangan dan upaya memajukan hak-hak asli masyarakat Papua. Keberadaan MRP sendiri merupakan amanat dari Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA