The Guinnes Book of Records memasukkan burung Kasuari sebagai burung paling berbahaya di dunia. Kasuari sebangsa burung yang mempunyai ukuran tubuh sangat besar, namun tidak bisa terbang. Ia merupakan binatang yang dilindungi di Indonesia dan menjadi fauna identitas Provinsi Papua Barat.
"Kasuari akan menjadi nama Kodam XVIII di Papua Barat," kata Mayjen (Purnawirawan) Fransen G Siahaan, saat masih menjabat Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.
Burung Kasuari merupakan burung besar yang indah menawan. Namun di balik keindahannya, ia mempunyai sifat yang agresif dan cenderung galak jika diganggu. Burung 'bergrnus casuarius' ini sangat galak dan pemarah. Tidak segan-segan mengejar 'korban' atau para pengganggunya. Karena itu di kebun binatang pun, Kasuari tidak dibiarkan berkeliaran bebas.
Merupakan burung endemik yang hanya hidup di pulau Papua dan sekitarnya, kecuali Kasuari Gelambir Ganda (Casuarius casuarius) yang juga terdapat di benua Australia bagian timur laut. Kaki burung Kasuari sangat panjang dan kuat dan menjadi senjata utamanya.
Kaki Kasuari mampu menendang dan merobohkan musuh-musuhnya, termasuk manusia, hanya dengan satu kali tendangan. Mungkin karena tendangan dan agresifitasnya itulah tidak berlebihan jika kemudian The Guinness Book of Records menganugerahinya sebagai burung paling berbahaya di dunia.
Jika nama Kasuari yang diputuskan, maka dua Kodam di Pulau Irian ini sama-sama menggunakan nama burung endemik di daerah tersebut, Cenderawasih dan Kasuari.
Namun sejumlah veteran Provinsi Papua Barat mengusulkan kepada Panglima TNI agar Kodam di provinsi tersebut, dinamakan Kodam XVIII/Trikora. Sebelumnya, nama Kodam baru ini direncanakan bernama Kodam XVIII/Kasuari.
"Nama Kasuari tak identik dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena nama tersebut pada masa Pepera 1969 adalah nama Batalion Organisasi Papua Merdeka yang dikenal Batalion Kaswari," kata Ketua Pengurus Veteran Papua Barat Indah Suat di Manokwari, beberapa waktu lalu.
Selain itu, lanjutnya, Arfai tempat Kodam baru itu adalah bekas pembuangan para pejuang Trikora yang menjadi tawanan tentara Belanda. Begitu pula Kodam yang pertama kali dibentuk di Irian, dulunya dikenal dengan nama Kodam VIII/Trikora.
Terlepas dari hal tersebut, kini realisasi pembangunan Kantor Markas Kodam Papua Barat mencapai 99 persen. Mengunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2015, sebanyak Rp 79 milyar.
"Saat ini juga, kami sedang merampungkan pekerjaan yang tersisa satu persen ini. Kami lakukan perbaikan yang masih kurang dan merapihkan seperti warna cat tembok yang tak sesuai," kata pengawas bangunan Markas Kodam Papua Barat, Kapten (Zeni) Budiyono, awal Maret 2016 lalu.
Kantor Kodam yang berjarak kurang lebih 4 kilometer dari kantor Gubernur Papua Barat dan 28 kilometer dari pusat kota Manokwari, sangat strategis. Kehadiran Kodam Papua Barat akan memperkuat kekuatan militer Papua Barat, yang saat ini masih masuk dalam wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih.
Menyusul pembangunan kantor Kodam, dalam waktu dekat pembangunan kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat pun akan dilakukan di kampung Maripi, Distrik Manokwari Selatan yang tak jauh dari markas Kodam.
Percepat pembangunan
Kehadiran markas TNI dan Polri di tingkat provinsi ini diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di ujung timur Indonesia.
Rencananya seluruh batalyon infanteri (Yonif) di Papua, akan ditingkatkan kualifikasinya menjadi Yonif Raider. Peningkatan kualifikasi itu diperkirakan karena ancaman yang dihadapi ke depan.
Luas wilayah dan kondisi geografis, Pulau Irian/Papua memang membutuhkan prajurit berkualifikasi khusus. Sehingga pengamanan di Papua bisa dimaksimalkan untuk menangkal ancaman.
Pembangunan Kodam di Manokwari, Papua Barat otomatis akan meningkatkan peta kekuatan dan pertahanan negara. Wilayah perbatasan di Kalimantan, Irian/Papua, Aceh akan ditingkatkan volume personelnya untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan.
Pembangunan kodam-kodam baru di daerah tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk membuat poros maritim. Poros maritim tentu saja memerlukan militer yang kuat.
Pembangunan pertahanan yang kuat di perbatasan atau di pulau-pulau terluar, sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang sedang membangun poros maritim. Ya, poros maritim tanpa militer yang kuat, sama saja omong kosong. Oleh Selamat Ginting
Ikuti Whatsapp Channel Republika
