Antara/Yudhi Mahatma 
JAKARTA -- Pemerintah diharapkan dapat memperbesar porsi penerbitan sukuk berbasis proyek. Selama ini, sukuk lebih banyak diterbitkan untuk menutupi defisit anggaran.
Peneliti ekonomi syariah SEBI School of Islamic Economic Aziz Setiawan mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu mendorong penerbitan sukuk proyek untuk mendorong sektor produktif. Dengan begitu, sukuk benar-benar bisa memiliki peran lebih terhadap perekonomian bangsa. "Sukuk proyek harus diperbanyak karena selama ini mayoritas untuk menambal APBN yang notabene belum produktif," kata Aziz kepada Republika, Ahad (25/12).
Agar sukuk bisa lebih produktif, pemerintah harus mengedepankan sukuk proyek dengan dasar penerbitan berupa proyek infrastruktur. Dia mengatakan, ada banyak proyek pembangunan yang bisa dibiayai oleh sukuk, misalnya proyek-proyek yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Menurut Aziz, kementerian tersebut bisa bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi proyek apa saja yang bisa diatur sebagai underlying sukuk berbasis proyek.
"BUMN juga bisa, sebenarrnya. Jadi memang ini akan banyak pihak yang terlibat tapi lead-nya ke kementerian yang banyak mengelola proyek pembangunan," kata Aziz.
Penerbitan sukuk proyek diharapkan bisa lebih masif agar berdampak terhadap perekonomian. Apalagi, struktur APBN masih didominasi oleh anggaran konsumsi daripada anggaran produktif.
Dia memprediksi, sukuk masih menjadi primadona sebagai alternatif diversifikasi pembiayaan negara pada 2017. Secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan hal ini dapat menjadi daya tarik bagi investor.
Selain itu, perekonomian global juga sedang dalam tren pemulihan. Dengan demikian, sukuk akan menjadi instrumen yang prospektif.
Sebelumnya, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Suminto mengungkapkan, pemerintah pada tahun depan akan menerbitkan sukuk berbasis proyek sebesar Rp 16,76 triliun. Penerbitan sukuk tersebut terbagi di Kementerian Perhubungan, Kemenpupera, dan Kementerian Agama.
Rencananya, Kementerian Perhubungan akan menerbitkan sukuk Rp 7,54 triliun untuk pembangunan jalur kereta api di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatra.
Kemenpupera akan menerbitkan sukuk sebesar Rp 7,42 triliun untuk pembangunan jalan, flyover, underpass, terowongan, dan jembatan di wilayah Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.
Selain itu, Kemenpupera juga akan membangun fasilitas pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengelolaan air baku.
Sedangkan, Kementerian Agama akan mengeluarkan sukuk Rp 1,72 triliun untuk revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 11 embarkasi. Selain itu, Kemenag juga akan melakukan pembangunan balai nikah dan manasik haji di 256 KUA, serta pembangunan gedung, sarana, dan fasilitas di 32 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan sewindu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengatakan, Indonesia merupakan negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Hingga November 2016, penerbitan sukuk negara di pasar internasional telah mencapai 10,12 miliar dolar AS dengan nilai outstanding 9,5 miliar dolar AS.
"Artinya instrumen keuangan berbasis syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan berperan penting dalam kegiatan pembangunan nasional," ujar Presiden, Jumat (23/12).
Ia menambahkan, tercatat ada 48.444 investor individu yang telah memegang sukuk. Presiden mengatakan, jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air. rep: Rizky Jaramaya, ed: Satria Kartika Yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika
