REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI (ORI) mengungkapkan sejumlah temuan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) 2015. Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso mengatakan, ia akan melaporkan temuan-temuan itu ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anis Baswedan.
"Beberapa kali Mendikbud menelepon minta laporan pengaduan UN. Namun, kami masih mengumpulkan laporan dari seluruh daerah, baru nanti akan dipresentasikan di depan Mendikbud," kata dia, Kamis (16/4). Budi menjelaskan, meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pelaksanaannya masih sarat dengan masalah.
Ia mencontohkan, di beberapa daerah pengawas UN tidak serius mengawasi jalannya ujian. "Di Bali, misalnya, pengawas membiarkan siswa membawa ponsel, iPad, dan tablet. Pengawasnya juga sibuk bermain dengan ponsel," ujar.
Ia juga mengungkapkan, Ombudsman banyak mendapat laporan permasalahan pelaksanaan UN berbasis komputer (CBT) yang baru diujicobakan di 585 sekolah. Persoalan UN berbasis komputer mulai dari soal koneksi, kurangnya pelatihan bagi para teknisi, hingga gagal mengunduh soal. "Di Bantul, sekolah salah meng-install perangkat lunak. Kemudian di Bojonegoro, susah mengunduh hingga UN diundur," katanya.
Sementara, UN berbasis kertas juga masih mengalami persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Di antaranya bocornya soal, beredarnya kunci jawaban, hingga tidak adanya kode soal, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.
Laporan soal pelanggaran UN juga muncul dari Medan, kemarin. Pihak siswa dan wali murid melaporkan terjadinya praktik jual beli kunci jawaban UN di sekolah-sekolah favorit di daerah itu.
“Dari 40 soal, setidaknya 27 jawaban benar,” ujar seorang siswi di Medan, Ningsih, seusai mencocokkan soal dan jawaban yang beredar di Medan, Sumut, (16/4). Salah satu kunci jawaban yang beredar tersebut adalah kunci soal mata pelajaran fisika.
Yosie (46), salah seorang wali murid siswa kelas III salah satu SMAN favorit di Medan, juga mengaku bahwa anaknya meminta uang sebesar Rp 150 ribu untuk membeli paket kunci jawaban untuk enam mata peajaran. “Empat hari sebelum ujian digelar, anak saya menangis minta uang untuk membeli jawaban. Kata dia, semua siswa wajib beli,” ujar Yosie.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berjanji akan mengatasi dan mengevaluasi kendala yang masih terjadi dalam UN 2015. Menurutnya, masalah-masalah yang mewarnai UN masih terbilang normal dalam proses transisi. "Peristiwa ini bagian dari growing pain. Pertumbuhan memang selalu menyisakan problem-problem yang harus dikelola," ujarnya.
Evaluasi PTN
Dugaan kebocoran soal UN tingkat SMA dan jenjang sederajat menjadi perhatian tersendiri bagi pihak perguruan tinggi negeri. Pasalnya, nilai hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa.
Humas Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bagoes Kastolani menjelaskan, hasil penyelidikan dalam kasus dugaan kebocoran soal UN akan menentukan seberapa besar hasil UN dapat dipertimbangkan sebagai syarat penerimaan mahasiswa. “Kita masih akan melihat kredibilitas UN itu sendiri. Secepatnya Kemendikbud harus menyelesaikan ini,” kata Bagoes.
Kasus bocornya soal UN juga disesalkan rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Herry Suhardiyanto. "Tapi kan, nilai UN hanya bersifat pertimbangan saja," ujarnya.
Menurutnya, yang digunakan oleh IPB untuk meyeleksi masuk mahasiswa baru, utamanya adalah nilai rapor. Menurutnya, nilai rapor lebih adil dibandingkan nilai UN.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Dwikorita Karnawati, mengatakan, UN memang tak jadi pertimbangan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) di kampusnya. Menurut dia, UGM telah menyusun parameter tersendiri untuk menentukan penerimaan mahasiswa. "Yang jelas hasil UN tidak menjadi parameter penting. Kami memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri," kata dia. rep: Ahnad Rozali, Andi Nurroni antara/c34/C21 ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
