JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyiapkan safari partai politik ke seluruh daerah di Indonesia. Wakil Ketua Fraksi PPP Epyardi Asda menjelaskan, safari tersebut akan diselenggarakan usai Hari Raya Idul Fitri 1436 H.
"Target, sehabis Lebaran tur ke seluruh daerah. Untuk fraksi, kita meminta izin. Semuanya bergantung keputusan rapat dewan pimpinan pusat,"ujar Epyardi lewat keterangan pers pada Rabu (1/7).
Menurutnya, kepengurusan Djan Faridz berupaya untuk menggandeng semua kader dan pengurus PPP untuk bersatu di dalam satu induk kepengurusan. Hal tersebut, ujarnya, sudah dilakukan saat partai berlambang Ka'bah menggelar acara buka puasa bersama di gedung DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6).
Acara tersebut digelar dalam rangka mempererat silaturahim antarsesama anggota PPP. Acara itu pun diberi tajuk "Buka Puasa Bersama dan Silaturahim Keluarga Besar PPP dan Fraksi PPP DPR RI". Buka puasa dihadiri oleh segenap petinggi PPP dari muktamar Jakarta, seperti sekretaris jenderal, wakil ketua DPRD DKI, sejumlah tokoh PPP beserta ulama dan santri. "Kita harus loyal kepada pimpinan. Doakan kepada teman-teman yang di seberang untuk kembali kepada kita," tambahnya.
Dualisme kepengurusan PPP belum juga berakhir. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz tak juga memperlihatkan tanda untuk islah. Jika kubu Romi menginginkan islah dengan syarat memegang posisi ketua umum dan sekjen, kubu Djan Faridz memilih untuk menunggu hasil putusan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan kubu Djan Faridz, Taufiq Zainuddin pasrah jika partainya tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.
"Kalau ternyata tidak bisa ikut berpartisipasi di pilkada, tidak apa-apa. Itu harus diterima karena memang ada masalah internal di PPP," ujarnya di Makassar, Senin (29/7). Taufiq mengatakan, keputusan PPP ini bisa ikut berpartisipasi atau tidak bergantung pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum masa pendaftaran dibuka pada 26 Juli.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel ini pun menyatakan, jika nantinya KPU memutuskan PPP tidak bisa berpartisipasi di pilkada maka hal itu merupakan langkah yang tepat. "Mending, PPP tidak mengusung. Kalau itu betul terjadi, ya alhamdulillah," katanya. antara ed: A Syalaby Ichsan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
