Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengumumkan bahwa pihaknya tak dapat menindaklanjuti permohonan pergantian kepengurusan yang diajukan oleh Partai Golkar, baik dari kubu hasil Munas Bali maupun hasil dari Munas Jakarta. Hal ini berbeda dengan yang pernah diterapkan oleh Yasonna terhadap dualisme kepengurusan yang juga pernah terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Di mana saat itu, Menteri Yasonna mengesahkan PPP kubu Romahurmuzy hasil dari Muktamar Surabaya. "Beda. Taste-nya berbeda, sangat berbeda, tidak bisa disamakan," ujar Yasonna, Selasa (16/12).
Yasonna menjelaskan, mengapa dia mengembalikan persoalan kepada internal Golkar, sebab dua kepengurusan sama-sama melapor ke Kemenkumham di hari yang sama. Sementara untuk PPP kubu Romy, sapaan Romahurmuzy, disahkan oleh Kemenkumham karena telah terlebih dahulu menyerahkan dan melengkapi kepengurusan yang baru. "Karena peserta Muktamar Surabaya lebih dari 2/3. Dan setelah itu menyerahkan kelengakapan. Dan saya memutuskan juga tujuh hari semenjak diserahkan," ujar Yasonna.
Menurutnya, bila di PPP juga ada laporan dua hasil muktamar yang berbeda pada waktu yang bersamaan maka Kemenkumham juga akan mengembalikan persoalan PPP ke internal partai. Sedangkan bagi Golkar, baik kubu Agung Laksono ataupun kubu Aburizal Bakrie, tak dapat disahkan Kemenkumham karena sama-sama menyerahkan berkas pada hari yang sama. Di mana setelah tim khusus yang dibentuk Yasonna untuk meneliti berkas kedua belah pihak menemukan bahwa memang terjadi konflik internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut. "Peserta Munas Bali juga ada yang ikut Munas Ancol. Ini kan persoalan," ujarnya
Sebelumnya, dualisme kepengurusan juga terjadi di tubuh PPP. Hasil Muktamar Surabaya mengklaim kubu Romahurmuziy (Romy) sebagai pengurus partai yang sah. Sementara, versi Muktamar Jakarta menetapkan kubu Djan Faridz sebagai pengurus yang sah.
Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham mengendus adanya upaya dari elite tertentu untuk memecah konsentrasi partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Idrus, pemerintah tak boleh membiarkan adanya upaya seperti ini karena nantinya dapat berpotensi untuk membuat sistem kenegaraan menjadi rusak.
"Memang dari awal Golkar akan di-PPP-kan. PAN akan di-PPP-kan kemudian ada PKS akan di-PPP-kan, nah kalau cara-cara seperti itu dilakukan untuk mengelola negara ini, negara ini tidak semakin baik, negara ini semakin rusak," kata Idrus.
Idrus belum mau menyebutkan siapa elite yang ia maksud. Nanti, kata dia, elite yang bermain ini akan kelihatan dengan sendirinya.
Meski demikian Idrus menegaskan bahwa upaya elite yang ingin memecah partai KMP tersebut justru akan balik membuat KMP akan semakin solid. " KMP tidak akan pernah pecah justru akan semakin solid," ujar Idrus. n dessy suciati saputri/c08 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
