JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, menteri yang akan menjabat di kabinetnya mendatang harus melepas jabatan di partai. Hal itu merupakan syarat yang tak bisa ditawar lagi.
"Sudah saya sampaikan bolak-balik, itu tidak berubah," ujar presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober tersebut, di Kantor Transisi, Senin malam (15/9).
Jokowi mengatakan, semua menteri harus profesional. Artinya, harus bekerja total untuk negara. Karena itu, jika menteri juga memegang jabatan struktural di partai, Jokowi khawatir fokus menterinya menjadi terbelah karena harus memikirkan pekerjaan di kementerian dan di partai.
Namun, syarat dari Jokowi itu mendapat pertentangan dari salah satu partai pendukungnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya tidak harus melepaskan jabatan jika terpilih sebagai menteri. "Saya bisa mendelegasikan dan menunjuk pelaksana harian. Masih terbuka banyak pilihan," tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin.
Menurutnya, soal teknis itu gampang saja, apalagi PKB memiliki wakil ketua umum, sekretaris jenderal, dan pelaksana harian. Cak Imin juga mengaku siap jika ditunjuk menjadi salah satu menteri dalam kabinet Jokowi, termasuk juga siap ditunjuk menjadi menteri apa saja. "Pokoknya kalau ketua umum partai itu jadi menteri apa saja bisa," katanya sambil tertawa.
Cak Imin mengatakan, posisi menteri memang seharusnya diisi oleh kalangan profesional, baik dari partai maupun nonpartai. "Kami memberikan masukan-masukan, salah satu masukan kami adalah seluruh menteri Jokowi harus profesional. Asalnya boleh dari partai atau nonpartai, tapi harus profesional," kata Muhaimin
Menanggapi penolakan tersebut, Jokowi mengaku bahwa ia memang belum mendiskusikan syarat tersebut dengan para ketua umum partai pendukungnya. Kendati demikian, Jokowi yakin syarat itu pada akhirnya akan dapat diterima oleh semua partai pendukung.
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sepakat dengan wacana menteri mesti melepas jabatan pengurus partai. Sebab, dengan begitu, menteri bisa lebih fokus bekerja. "Saya kira itu efektif. Jangan pembantu presiden punya tugas merangkap-rangkap," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Jokowi pada dasarnya tidak ingin mendikotomikan menteri dari kalangan profesional maupun politisi. Sebab, menurut Tjahjo, banyak orang partai yang profesional. Yang penting, bagi Tjahjo, para menteri yang diangkat bisa menjalankan fungsi sebagai pembantu presiden.
Peneliti dari The Political Literacy Institute, Adi Prayitno, berharap Jokowi konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Menurut dia, Jokowi sering tidak konsisten dengan apa yang disampaikannya. "Kalau Jokowi suka blunder dengan omongannya, lama-lama publik justru akan berbalik menyerang jokowi," katanya.
Beberapa pernyataan Jokowi yang tidak konsisten, menurut Adi, Jokowi pernah bilang tidak akan nyapres dan akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta sampai habis masa jabatannya. Namun, celotehan itu dilanggar Jokowi setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merestui.
Terakhir, Jokowi mewacakan akan membangun koalisi ramping, tapi ternyata sama saja gemuknya dengan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. n erdy narsul/c57/c62 rep0: halimatus sa'diyah, muhammad akbar wijaya ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
