Sunday, 28 Syawwal 1443 / 29 May 2022

PDIP Mengkaji Pembagian Pimpinan

Senin 25 Aug 2014 15:05 WIB

Red: operator

Pendukung Indonesia dari Partai Presiden Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan (PDIP) gemuruh untuknya di bawah banteng, lambang partainya, selama dia satu-satunya reli Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 28 Maret 2004.

Pendukung Indonesia dari Partai Presiden Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan (PDIP) gemuruh untuknya di bawah banteng, lambang partainya, selama dia satu-satunya reli Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu 28 Maret 2004.

Pengaturan pemilihan pimpinan DPR melalui votingpernah dilakukan pada 2004.

JAKARTA -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau buru-buru mengamini usul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai pembagian posisi pimpinan DPR dan MPR ke 10 partai politik. PDI Perjuangan akan mengkaji norma terkait pemilihan pimpinan parlemen.

"Harus dilihat dulu norma hukumnya bagaimana. Apakah memungkinkan?" kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah, Ahad (24/8). Basarah menyatakan, usul yang disampaikan PKB juga perlu dikaji dari segi kepatutan, efektivitas, dan proporsionalitas.

Tidak hanya terkait norma hukum, PDI Perjuangan belum mengeluarkan sikap tegas mengenai pemililihan pimpinan DPR dan MPR karena masih fokus dengan judicial review(uji materi) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK).PDI Perjuangan yakin MK mengabul kan gugatan mereka.

Sebab, menurut Basarah, UU MD3 yang berlaku sekarang telah menghilangkan hak PDI Perjuangan sebagai partai peraih kursi terbanyak mendapatkan posisi Ketua DPR."Kami masih menunggu judicial review ke MK. Strateginya masih rahasia," kata dia.

PKB mengusulkan lima posisi pimpinan DPR dan lima posisi pimpinan MPR dibagi rata dengan 10 partai politik di DPR periode 2014-2019.

PKB percaya pembagian merata posisi pimpinan DPR dan MPR bisa mengakhiri ketegangan politik antarpartai usai Pemilihan Presiden 2014.

"Demi kebersamaan pascapilpres, dari 10 pos pimpinan DPR dan MPR di bagi rata. Masing-masing partai dapat satu jatah," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, akhir pekan lalu. Menurut Karding, pemba gian kursi pimpinan DPR dan MPR secara merata akan mengakhiri tradisi perebutan kekuasaan antarpartai di parlemen.

Dia menyatakan, partai-partai harus mulai membangun tradisi baru yang didasarkan pada azas kebersamaan. "Insya Allah akan terbangun tradisi kebersamaan di DPR dan akan menjadi contoh yang baik," ujar Karding.

UU UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 memungkinkan membagi 10 kursi pimpinan di parlemen kepada 10 partai politik dengan catatan DPD tidak keberatan dengan pengaturan ini. Sebab, pada periode sebelumnya, DPD mendapatkan dua jatah kursi wakil ketua MPR.

Terkait pimpinan DPR, dua partai dengan suara teratas, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar, menyatakan minat menempati kursi ketua.Puan Maharani menjadi calon terkuat dari PDI Perjuangan sedangkan Setya Novanto menjadi calon terkuat dari Golkar.

UU MD3

Kendati demikian, mekanisme pemilihan pimpinan DPR bakal bergantung pada proses sidang di MK. PDI Perjuangan mendaftarkan gu gatan UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke MK pada awal Agustus ini.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengatakan, pengaturan pemilihan pimpinan DPR melalui voting tidak bisa disebut inkonstitusional. Sebab, praktik pemilihan itu pernah dilakukan pada pemi lih an pimpinan DPR 2004.

Namun, menurut dia, revisi UU MD3 bertentangan dengan konstitusi dari sisi etis dan moralitas. Sebab, perubahan beleid itu dila kukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Hal ini, Refly menyebutkan, yang membuat PDI Perjuangan tetap memiliki peluang memenangkan gugatan di MK. Meski, peluang tersebut lebih kecil dibandingkan gugatan yang diajukan DPD dan masyarakat.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis juga berpendapat mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui votingtidak melanggar UUD 1945. Sebab, setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional menjadi ketua DPR.

Namun, menurut dia, MK mempunyai cara pandang tersendiri dalam memutuskan perkara, termasuk mempertimbangkan sisi sosiologis. "MK tidak berdiri dalam perspektif (yang) khusus," kata dia. Karena itu, Margarito menga ta kan, agak sulit melihat apakah MK akan mengabulkan atau menolak gugatan.

rep:muhammad akbar wijaya/c75, ed: ratna puspita

MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR/MPR

PERIODE 2009-2014

-Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dari DPR dan empat wakil ketua,masing-masing dua orang dari DPR dan dua     orang dari DPD.

-   Pimpinan MPR ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

-   Pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

-   Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan        uruta perolehan kursi terbanyak di DPR.

-   Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

-   Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua,ketiga, keempat, dan kelima.

PERIODE 2014-2019

-  Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

- Pimpinan MPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap.

-  Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.

- Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.

-  Pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

- Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

-  Pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap.

- Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

-  Setiap fraksi dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan DPR.

-  Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

-  Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.

Gugatan PDI Perjuangan

PDI Perjuangan mengguat Pasal 84,Pasal 97,Pasal 104,115,121,dan 152 UU MPR, DPR,DPD,dan DPRD (MD3).

Pasal-pasal tersebut memuat mekanisme pemilihan pimpinan DPR,komisi, Badan Legislasi, Badan Kerja

Sama Antar-Parlemen (BKSAP),Mahkamah Kehormatan Dewan,Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Pemohon: Megawati Soekarnoputri, Tjahjo Kumolo, Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, Sigit Widiarto.

Sumber: UU MD3 2009, UU MD3 2014, Mahkamah Konstitusi

Diolah: Ratna Puspita

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA