Presiden menilai berita itu mencemarkan dan merugikan nama baiknya.
BOGOR -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Pemerintah Australia menjelaskan informasi yang dike luarkan Wikileaks.
Informasi itu terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia."Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menya kitkan, saya mengikuti apa yang di laksanakan Australia, menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan duta besar RI di Canberra dan duta besar Australia,'' kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadin ya di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7).
Kepala Negara mengatakan, penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks, disebutkan ada 17 na ma pejabat senior di negara Asia yang di lindungi oleh sebuah perintah khusus dari Pemerintah Australia.Perintah itu menyebut agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa mengganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.
Dari beberapa tokoh di Asia, nama SBY dan Megawati Soekarno putri ikut disebut Wikileaks pada berita 29 Juli 2014."Ada kasus dugaan korupsi multijuta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara,'' kata Presiden.Presiden SBY mengatakan, berita seperti ini cepat beredar.
Karena sangat sensitif, SBY merasa perlu bertindak dan mengeluarkan pernyataan. SBY menilai pemberitaan tersebut jelas mencemarkan dan merugikan nama baik dia dan Megawati yang juga disebut dalam daftar itu.
Presiden SBY pun mengumpulkan sejumlah pejabat untuk mendapatkan penjelasan. Dari ke terangan gubernur Bank Indonesia (BI) dan menteri keuangan, SBY pun mendapatkan sejumlah penjelasan. "Memang be nar Indonesia pernah cetak uang di Australia pada 1999, yang mencetak NPA, organisasi itu berada di bawah Bank Sentral Australia, yang dicetak adalah 550 juta lembar dengan pecahan Rp 100 ribu "kata Presiden.
Namun demikian, SBY me ngatakan, ke we nangan untuk memutuskan pencetakan uang dan tempat pencetakan uang berada di tangan BI. Hal itu, menurutnya, menjadi kewenangan BI atas dasar atau sesuai Undang-Undang BI dan peraturan yang berlaku.`'Sebenarnya, baik Ibu Mega maupun saya sendiri, pada 1999 belum menjadi presiden. Poin saya adalah memang itu kewenang an BI. Siapa pun presidennya, tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan menetapkan kebijakan dan mengeluarkan perintah presiden,'' ujarnya.
Bila otoritas Australia melakukan penyelidikan terkait informasi Wikileaks itu, Presiden meminta agar proses penyelidikan di la kukan secara terbuka dan transparan.
Ia meminta Pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan dan pernya taan yang menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, termasuk ia dan Megawati. SBY meminta Austra lia segera mengeluarkan pernyataan yang terang. "Agar nama baik Ibu Mega dan saya tidak di cemarkan, saya ingin dengar langsung dari Australia,'' katanya.PDI Perjuangan pun menyesalkan pemberitaan dari situs Wikileaks.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI Perjuang an menilai informasi tersebut tidak berdasarkan fakta. Tjahjo menilai, media yang mengutip informasi dari Wikileakshanya sekadar ingin mencari sensasi. Dia mengingatkan, Megawati adalah tokoh nasional yang membidani lahirnya Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK). rep:muhammad akbar wijaya/antara ed:andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
