Kasus dwikewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar diharapkan menjadi pelajaran dalam merekrut seorang pejabat negara. Apalagi, dalam mengangkat seorang menteri yang memiliki peran strategis terkait pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, menteri ESDM merupakan jabatan penting karena berhubungan langsung dengan mandat konstitusi untuk menjaga bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya. Fahri pun meminta pemerintah untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan polemik yang terjadi.
Dia mengatakan, persoalan ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam hal pengangkatan menteri. Sebab, permasalahan ini mencerminkan bahwa perekrutan tidak melalui prosedur yang baik.
"Tidak melalui prosedur baik di Istana, BIN, Setneg, Imigrasi. Itu tidak dilewati. Harusnya itu dilalui dahulu baru yang bersangkutan bisa dipilih," kata Fahri, Senin (15/8).
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai, kasus Arcandra tidak lepas dari kesalahan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Kemarin ada kasus Arcandra yang harusnya nggak boleh luput dari pengawasan BIN. Kemarin agak terlambat baru diketahui beberapa lama," kata Meutya.
Ia mengingatkan, BIN merupakan panca indra masyarakat. Seharusnya mereka mengetahui gejala awal hal-hal yang perlu diwaspadai. Ia berujar, tugas BIN, yakni deteksi dini, tidak hanya terkait kegiatan terorisme, tapi juga yang lain.
Sedangkan, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik presiden dan orang-orang sekitarnya yang ceroboh. Sebelum kasus Arcandra ini, presiden juga sempat meralat kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara.
Jokowi mengaku tidak membaca sepenuhnya peraturan presiden yang ia tanda tangani terkait uang muka pembelian mobil itu.
Ada juga kecerobohan, seperti penulisan Badan Intelijen Negara menjadi Badan Intelijen Nasional pada undangan pelantikan Kepala BIN Sutiyoso yang dikirimkan ke pejabat negara.
"Kapan sih rakyat negeri ini akan sadar bahwa negara seharusnya dipimpin orang yang mengerti ngurusi negara, bukan amatiran melulu," kata Yusril lewat akun Twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd.
"Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan," kata Yusril. rep: Satria Kartika Yudha, Umi Nur Fadilah, ed: Muhammad Hafil
Ikuti Whatsapp Channel Republika
