Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia

Rabu 09 Dec 2015 14:00 WIB

Red:

JAKARTA — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut, omzet perdagangan manusia di Indonesia mencapai Rp 63 triliun per tahun. "Kumpulan dari berbagai sumber, tembus 50 miliar dolar AS per tahun. Ada di materi presentasi saya. Sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa forum," kata mantan menteri negara pemberdayaan perempuan pada 1999 tersebut kepada Republika, Sabtu (5/12).

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak termaafkan di Indonesia. Namun, ibarat fenomena gunung es, kasus ini hanya terdeteksi sedikit di permukaan. Sementara, masih banyak kasus perdagangan manusia yang belum terungkap.

Menurut Khofifah, pimpinan pelaksana untuk mengurusi persoalan perdagangan manusia di Indonesia adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).  "Leading sector-nya Menteri PPA, sebaiknya ke PPA," katanya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia di Indoensia adalah dengan mendirikan Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wadah koordinasi lintas kementerian tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan ketua hariannya dipimpin oleh  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008, gugus tugas tersebut bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO. "Semakin tahun cenderung ada peningkatan. Hanya, saat ini kalau berbicara human trafficking itu kan fenomena gunung es," kata Kepala Sekretariat Gugus Tugas dan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, Ahad (6/12).

Berdasarkan data yang dirilis Kabareskrim, menurut Ratna, kasus perdagangan manusia tentang eksploitasi seksual dari tahun 2011 sampai 2013 setidaknya ada 205 kasus. "Ada banyak kasus yang tidak bisa terlesaikan karena tidak ada pelaporannya. Tidak terlaporkan," ujarnya.

Karena itu, dalam rangka melakukan pencegahan kasus perdagangan orang tersebut, pemerintah memerlukan suatu koordinasi antarlembaga lintas kementerian dengan daerah dan sebagainya. "Ini anggotanya 19 kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Tenaga Kerja, dan semuanya untuk melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya," jelasnya.

Menurut Ratna, gugus tugas selalu membuat laporan tahunan tentang apa yang dilakukan oleh ke-19 kementerian tersebut. Namun, terkait data korban perdagangan manusia selama ini Gugus Tugas mengalami kesulitan karena data tersebut masih berada di berbagai sektor, seperti di Bareskrim, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

"Mulai tahun ini kita berupaya melakukan itu. Tapi, dengan melalui proses. Indonesia ini kan korban terbesar untuk TPPO karena penduduknya banyak dan kondisi geografisnya juga sangat menentukan," jelasnya.

Menurut Ratna, salah satu pekerjaan terbesar yang akan dilakukan Gugus Tugas tahun ini adalah bagaimana mengoordinasikan agar mempunyai satu database untuk TPPO tersebut. Walaupun, menurut Ratna, data-data tersebut juga sudah cukup bagus, seperti data di Kementerian Luar Negeri dalam penanganan korban di luar negeri. "Mereka lengkap sekali, sampai per negara itu mereka punya," ujarnya.

Menurut Ratna, isu perdagangan manusia ini sangat erat kaitannya dengan pengiriman tenaga kerja informal. Selama ini, kata dia, yang menjadi daerah terbesar untuk korban perdagangan manusia dari Indonesia adalah daerah Asia Tengah, seperti Arab Saudi, Yaman, dan Suriah.

"Korban tertinggi human trafficking kan perempuan dan anak, dominan lah," kata Ratna.

Sementara, korban perdagangan manusia di dalam negeri banyak yang berasal dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. "Provinsi ini masih Jawa Barat karena Jawa Barat penduduknya besar, 40 juta," ujarnya.

Ratna mengatakan, ketahanan keluarga menjadi pilar utama dalam rangka pencegahan kasus-kasus perdagangan manusia karena saat ini kasus tersebut juga beriringan dengan berkembangnya modus-modus baru.

"Yang harus dikuatkan saat ini adalah fungsi-fungsi keluarga ini, yang di dalamnya melakukan fungsi membentengi anggota keluarganya supaya tidak menjadi korban," katanya.

Selain itu, semua komponen juga harus terlibat dan kepedulian dari penegak hukum juga penting untuk menyamakan persepsi tentang perdagangan manusia. "Banyaknya kasus yang belum terselesaikan karena persepsi para penegak hukum yang belum memahami sepenuhnya tentang human trafficking," jelasnya.

Namun, kata dia, Gugus Tugas juga selalu melakukan pertemuan dengan penegak hukum, yakni Bareskrim. Menurutnya, ini juga menjadi masalah utama selain database korban TPPO tadi. "Selain data tadi, pekerjaan rumah kita adalah bagaimana penegakan hukum kita bisa lebih baik. Kasus-kasunya banyak, tapi yang baru mendapatkan keputusan persentasenya kan belum sebanyak yang kita bayangkan," ujarnya.

Sementara, menurut pelapor khusus untuk perdagangan manusia Komnas HAM, Siane Indriani, Gugus Tugas selama delapan tahun tersebut dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan misinya.

"Gugus Tugas selama ini tidak berjalan secara optimal, jadi hanya pada tataran seremonial, tapi tidak dilanjuti di lapangan dengan menjangkau para korban," katanya.

Menurut Indriani, Gugus Tugas Kementerian PPPA harus dimaksimalkan untuk tujuan-tujuan yang lebih preventif. Selain itu, kata dia, dalam mengahadapi kasus tersebut, para korban perdagangan manusia juga harus mendapatkan jaminan bahwa dia akan selamat.

"Kalau mau ada semacam hotline begitu, terutama di kantor polisi, karena banyak sekali pelapor yang takut melapor kepada polisi karena ada keterkaitan oknum-oknum polisi dalam kejahatan ini," jelasnya.

Pengataman Komnas HAM beberapa tahun ini, banyak yang menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, terutama faktor ekonomi. "Kejahatan ini sangat sistematis. Yang paling kelihatan sekarang adalah sektor perdagangan manusia untuk keperluan prostitusi," kata Indriani.

Menurut indriani, kebanyakan mereka berasal dari masyarakat dari golongan tidak mampu. Sering kali, kata dia, awalnya karena mereka menginginkan pekerjaan. Tetapi, sampai di lokasi mereka dijebak dan dipaksa untuk melayani lelaki hidung belang.

Dalam kasus perdagangan manusia untuk narkoba misalnya, kata dia, perempuan-perempuan muda direkrut untuk menjadi SPG untuk mengedarkan narkoba, sabu-sabu, dan jenis obat terlarang lainnya. "Yang pasti narkoba ini identik dengan dunia malam juga kan, jadi ini sangat sistematis dan kita juga melihat upaya pemerintah ini belum maksimal," jelasnya.n c39 ed: muhammad hafil

***
Data dan Fakta
*Negara Tujuan Penjualan Manusia Asal Indonesia
- Asia Tengah
- Arab Saudi
- Yaman
- Suriah

*Asal Penjualan Manusia Terbanyak di Indonesia
- Jawa Barat
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur

Sumber: Gugus Tugas Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA