REPUBLIKA.CO.ID, Kemiskinan menjadi momok dalam masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 diprediksi mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Kenaikan jumlah penduduk miskin ini disebabkan beberapa faktor, termasuk kenaikan harga BBM, inflasi, dan pelemahan dolar. Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, berdasarkan kajian, kolaborasi ketga faktor tersebut bisa menambah angka kemiskinan sebesar satu persen.
Jika berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa, maka pada 2015 ada tambahan penduduk miskin sekitar 1,9 juta jiwa.
Menurut Ahmad, ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya juga semakin terlihat jelas. Koefisien Gini pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 0,42. Dia menjelaskan dari sisi pendapatan, masyarakat Indonesia terbagi atas tiga kelas. Kelas atas sebesar 20 persen, kelas menengah sebesar 40 persen, dan kelas paling bawah mencapai 40.
Pada 2005, kelas terbawah menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen, tetapi pada 2014 menurun menjadi 16,9 persen. Sementara untuk kelas atas, pada 2005 menerima 40 persen dan meningkat menjadi 49 persen dari PDB pada 2014.
Menurut dia, jika tidak pemerataan, bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 10 tahun koefisien Gini bisa mencapai 0,6 persen. Dia mengatakan, kondisi ini akan sangat berbahaya lantaran bisa menimbulkan revolusi sosial. Hal ini harus segera diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang paling bawah.
Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan, ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya terlihat dari tingginya gap antara angka konsumsi keluarga termiskin dan keluarga terkaya. "Kita butuh membagi kue pembangunan yang sama lezatnya," katanya.
Dia mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2020 mendatang akan ada tambahan 14,8 juta angkatan tenaga kerja baru yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahma Iryanti mengakui, tidak mudah mengentaskan kemiskinan lantaran kemiskinan kronis terus berlanjut.
Dari berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin sehingga pengentasan kemiskinan tak kunjung selesai. Berdasarkan data 60 juta keluarga miskin yang ada selama tahun 2008-2010, sekitar 1,5 juta rumah tangga miskin berhasil keluar dari kategori miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. Sebanyak 2,1 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kategori sangat miskin tetapi tetap miskin.
Sebanyak 0,9 juta keluarga miskin berhasil keluar dari kondisi sangat miskin tetapi jatuh lagi dalam kemiskinan. Sementara, 1,5 juta keluarga miskin masih berada dalam kemiskinan yang kronis. Dia mengatakan, ada program prioritas wajib, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.
Pemerintah, kata dia menggunakan pendekatan masyarakat miskin yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan di berbagai wilayah perbatasan. "Tingkat kemiskinan menurun tapi memang tidak signifikan," kata Yanti, Selasa (23/12), dalam seminar Indonesia Poverty Outlook 2015.
Diakuinya perlu usaha yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan. Banyaknya program yang belum tepat sasaran menjadi beberapa faktor yang menyebabkan pengentasan kemiskinan menjadi hal yang tidak mudah.
Belum lagi, Indonesia masih memiliki 100 kabupaten/kota yang indeks kesejahteraannya masih rendah. Lokasi ini terkonsentrasi di wilayah Indonesia timur meskipun secara jumlah penduduk miskin banyak terdapat di pulau Jawa. Ke depan, kata dia pemerintah akan berupaya menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah Indonesia timur.
Berdasarkan data BPS, secara persentase penduduk miskin cederung menurun, tetapi secara riil jumlah penduduk miskin terus bertambah. Hal itu setidaknya terlihat sejak tahun 2013. Pada tahun 2013, penduduk miskin 11,37 persen dengan jumlah mencapai 28,07 juta jiwa.
Dia mengatakan, pemerintah akan membuat skema baru untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah mengatakan, pembangunan di wilayah Indonesia timur akan menjadi prioritas. Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan sosial masih menjadi isu mendasar, misalnya perihal tercukupinya layanan kesehatan dan pendidikan.
Namun diakuinya, berbagai bantuan seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan belum semuanya efektif diberikan. Pasalnya, meskipun bantuan siswa miskin cukup besar tetapi tidak sampai 25 persen masyarakat mau memanfaatkan hal ini.
"Perlu ada treatment khusus agar mereka (penduduk miskin) mau membawa anaknya kepada sistem pendidikan, ini tidak mudah karena aparat tentu sudah berusaha," kata dia.
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mematangkan skema baru agar bantuan program kemiskinan bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, pemerintah juga akan mengevaluasi empat klaster pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah dibuat. Misalnya, dalam hal pengentasan kemiskinan berbasis UMKM dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selama ini ternyata KUR belum menyasar 40 persen penduduk dengan penghasilan terendah. Sebanyak 50 persen dana KUR dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah. Sisanya baru dimanfaatkan untuk usaha kecil dan mikro. Alhasil, bukan masyarakat dengan penghasilan terendah yang terbantu melalui program ini.
Menurutnya, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 juga akan menjamin pembukaan izin usaha untuk sektor mikro akan dilakukan secara gratis. Perpres yang ditandatangani pada bulan September lalu ini masih dalam tahap sosialiasi. Nantinya pelaku usaha mikro akan bisa membuka usaha dengan gratis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, sepenti pelaku usaha mikro harus bankable.
"Misalnya, aspek kelayakan karena sekarang banyak juga KUR digunakan untuk sektor ritel, bukan sektor produksi," katanya. N ed: irwan kelana
Ikuti Whatsapp Channel Republika
