Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak harus mendapat porsi perhatian yang lebih dari pemerintah. Kegiatan ini rencananya berlangsung 9 Desember mendatang. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilaksanakan di waktu berbeda antara daerah yang satu dan yang lain. Kali ini, dibuat serempak.
Pola pilkada serempak ini merupakan yang pertama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah supaya anggaran politik menjadi lebih efisien. Namun, gelaran pilkada serentak ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Pelaksanaannya akan melibatkan banyak sekali petugas dan menggerakkan masyarakat secara luas.
Kita sangat berharap, sifat serentak dalam pilkada ini bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pemerintahan di daerah. Lebih jauh, pemerintahan daerah yang berjalan lebih baik juga diyakini mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Semua ini bisa terwujud jika proses pilkada serentak ini bisa berjalan baik.
Supaya proses pilkada serempak berjalan baik, persiapannya pun harus sangat matang. Para petugas yang nantinya memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan hajatan tersebut harus menjalankan tugasnya secara disiplin dan sesuai prosedur. Petugas lapangan ini bisa menjadi salah satu pintu kecurangan jika tidak diseleksi dengan baik.
Penyiapan anggaran juga menjadi hal krusial yang tidak boleh diabaikan. Saat ini, distribusi anggaran pengawasan pilkada serentak masih tersendat. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Rabu (27/5), dari 269 daerah baru 70 daerah yang sudah menandatangani perjanjian hibah daerah. Artinya, baru ada 70 daerah yang sudah menyelesaikan proses penyaluran dana pengawasan.
Saat ini, beberapa daerah mulai menjalani tahapan pilkada. Gambar-gambar bakal calon kontestan pilkada sudah mulai bertebaran. Geliat ini sudah mulai perlu diawasi untuk tidak menimbulkan masalah dan menjadi salah satu titik kecurangan pilkada.
Keberadaan anggaran menjadi salah satu hal penting dalam proses pengawasan pilkada. Selain anggaran, lembaga-lembaga pengawas ini juga sangat penting untuk melahirkan proses pengawasan pilkada yang lebih efektif untuk menangkal kecurangan. Kita masih melihat proses pengawasan dari satu pilkada ke pilkada yang lain belum beranjak jauh. Para peserta pilkada masih terlihat berani menerjang pagar-pagar yang sudah ditetapkan oleh para lembaga pengawas.
Selain itu, dari sisi para kontestan juga harus dikondisikan untuk memiliki kesadaran dalam mengikuti aturan main pilkada serentak. Sebagian kontestan selama ini sangat mengandalkan kekuatan uang untuk bisa memenangkan pilkada. Politik uang ini menjadi penyakit terberat dalam proses tersebut. Efek lanjutan dari politik uang ini adalah korupsi.
Masing-masing kepala daerah yang terpilih berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang dalam waktu cepat supaya modal yang dikeluarkannya dalam proses pilkada bisa segera kembali. Tak heran jika kemudian lebih dari separuh kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi.
Kita sangat menginginkan pilkada serentak ini bisa menjadi ikhtiar yang kuat untuk memberantas politik uang. Dengan demikian, bakal muncul kader-kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah. Mereka terpilih atas pertimbangan yang dewasa dari masyarakat dan bukan didorong kekuatan uang. Kesadaran para kontestan untuk menjalankan proses politik yang sehat akan menjadi kunci berlangsungnya pilkada serentak yang bersih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
