JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan menyelenggarakan Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2016 pada 25-27 Juli 2016. Kegiatan tersebut rencananya digelar di kantor pusat BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, KTN akan membahas tiga bidang, yakni energi, pangan, dan maritim. Tujuannya, menyiapkan rekomendasi teknologi untuk mendukung pengembangan industri nasional serta peningkatan daya saing.
Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan program nawacita dan RPJMN tahap III 2015-2019. "Rekomendasi akan disampaikan kepresiden, juga kementerian terkait," kata Unggul Priyanto dalam jumpa pers di kantor BPPT, Jakarta, Jumat (22/7).
Gelaran KTN 2016, tuturnya, akan mencari konsep yang aplikatif untuk mengatasi berbagai persoalan. Misalnya, lemahnya peran inovasi dan penguasaan teknologi di Indonesia.
Unggul menegaskan, soal penerapan teknologi tak bisa dilepaskan dari sistem regulasi nasional serta kemitraan dengan industri terkait. Indonesia harus siap dengan ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), bukan lagi komoditas alam.
KTN juga menjadi ajang temu dan tukar informasi antara pengambil kebijakan dan praktisi teknologi di bidang pangan, energi, dan maritim. Nantinya akan hadir sejumlah akademisi unggul, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Jepang, Thailand, Prancis, Belanda, dan Cina.
KTN 2016 rencananya akan dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. "Banyak hal (yang dibahas dalam KTN). Misalnya, untuk masalah energi, kita bisa (kaitkan) tentang masalah di transportasi. Apa kita terus-terusan mengandalkan BBM? Apa kita tidak akan menggunakan, misalnya, CNG (bahan bakar gas alam) untuk kendaraan pribadi juga transportasi umum?" kata Unggul memaparkan.
Selain itu, masih dalam soal pemanfaatan energi, Indonesia bisa mencontoh negara maju yang fokus memperluas pemanfaatan kereta api listrik, alih-alih kereta mesin diesel. Khususnya untuk meng hubungkan bandara dengan kota besar sekitar. Tujuannya agar dalam persoalan transportasi, publik dan negara mulai mengurangi ketergan tungan terhadap bahan bakar minyak. Apalagi, Indonesia sudah menjadi negara pengimpor BBM.
Selain itu, BPPT juga mendorong pemanfaatan nuklir untuk pembangkit listrik dalam skala nasional di seluruh Indonesia. Dia menegaskan, perlunya persebaran pembangkit listrik sehingga tak terkonsentrasi di Jawa.
Dalam soal pangan, lanjut Unggul, BPPT mendorong diversifikasi pangan. Konsumsi beras, menurutnya, sebaiknya mulai secara bertahap diganti dengan konsumsi bahan makanan pokok lainnya, semisal kentang, jagung, singkong, atau sagu.
Itu juga berkaitan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat kepulauan Indonesia. Apalagi, lanjut dia, pemanfaatan lahan untuk pertanian padi tak mungkin lagi diperluas, khususnya di Pulau Jawa. Perluasan dan intensifikasi beras semestinya mulai ditinggalkan.
Unggul menyebutkan, konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia termasuk tinggi. Bahkan, angka itu telah melampaui Cina, Jepang, dan Malaysia. Padahal, Cina, misalnya, sudah menjadi negara eksportir beras.
"Sama juga dengan maritim. Kalau kita mau membangun tol laut, apa saja yang perlu dipikirkan? Itu saya kira yang akan kita bahas dalam seminar itu," katanya. rep: Hasanul Rizqa, ed: Erdy Nasrul
Ikuti Whatsapp Channel Republika
