Senin, 10 Zulqaidah 1439 / 23 Juli 2018

Senin, 10 Zulqaidah 1439 / 23 Juli 2018

Fasilitas Kesehatan Mimika Minim

Jumat 29 Agustus 2014 14:00 WIB

Red:

MIMIKA -- Dinas Kesehatan Mimika mencatat, ketersediaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu di Mimika minim. Untuk 152 kampung di Mimika, baru didirikan sebanyak 32 puskesmas pembantu (pustu).

Dari sejumlah pustu yang telah berdiri, menurut Kepala Dinkes Mimika Ibrahim Iba, tak semua memiliki fasilitas kantor maupun rumah tinggal petugas medis. Bahkan, ada pustu yang belum dilengkapi tenaga medis, baik perawat maupun bidan.

"Kami kesulitan menempatkan petugas di tingkat pustu karena tidak tersedia tempat tinggal untuk mereka. Petugas kami banyak yang tinggal di rumah-rumah penduduk. Kadang ada petugas yang tinggal di balai kampung (balai desa). Ini menjadi salah satu kesulitan kami," tutur Ibrahim, Rabu (27/8). Untuk mengatasi minimnya fasilitas Pustu di kampung-kampung tersebut, menurut Ibrahim, Dinkes Mimika membuat terobosan dengan melakukan program mobil klinik. Melalui program itu, petugas dinkes dan puskesmas bersama-sama turun ke kampung-kampung untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat.

Program inovasi lainnya dalam bentuk bidan data sharing, namun program tersebut dilaksanakan hanya dalam waktu tiga bulan. "Terus terang, dari 152 kampung yang ada di Kabupaten Mimika, tidak semua kampung terutama di gunung-gunung mampu kami jangkau," ujarnya.

Lantaran minimnya sarana transportasi ke wilayah-wilayah pegunungan, sejumlah petugas medis memilih bertahan tinggal di kampung-kampung itu. Dinkes juga memanfaatkan jasa tenaga medis pensiunan misionaris agar bisa memberikan pelayanan di kampung-kampung pedalaman, seperti di Hoeya. "Beberapa teman kami di pedalaman memilih menetap di sana, tapi mereka kesulitan bahan kebutuhan pokok dan obat-obatan," jelas Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, setiap pustu mendapat alokasi anggaran operasional per tahun dengan kisaran dari Rp 15 juta untuk pustu dekat kota hingga Rp 30 juta untuk pustu di wilayah terjauh atau sangat terpencil. Sementara dana operasional 12 puskesmas di Mimika tahun ini sebesar Rp 7 miliar. Proyek terbaru yang dikerjakan Dinkes Mimika adalah pembangunan fasilitas puskesmas untuk melayani warga di sekitar kawasan Pasar Sentral Timika.

Selain di kawasan Pasar Sentral Timika, Dinkes Mimika juga mengaktifkan sejumlah puskesmas dan pustu di kampung-kampung wilayah pesisir, seperti Puskesmas Persiapan Amar dan Pustu Aparuka Distrik Mimika Barat. "Untuk Pustu Aparuka, sampai sekarang belum tersedia fasilitas. Tapi, kami sudah menempatkan petugas untuk bisa memberikan pelayanan kepada warga setempat. Dana operasionalnya diambil dari puskesmas induk di Kokonao," kata Ibrahim.

Enggan bertugas

Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia Zainal Abidin mengatakan, banyak faktor penyebab para dokter bekerja di daerah-daerah. "Di antaranya fasilitas untuk kerja tidak ada atau kurang memadai," kata Zainal.

Selain fasilitas kerja, fasilitas pendukung mulai dari tempat tinggal, transportasi untuk menjangkau wilayah kerja tidak disediakan pemerintah setempat. Terlebih, kata Zainal, jika dokter bersangkutan sudah berkeluarga. "Sekolah lebih penting untuk anak-anak mereka," ujarnya.

Selain masalah itu, kata Zain, bisa juga karena insentif yang kurang. Tapi, kata Zainal, soal insentif yang tinggi tentu bukan hal yang menjadi utama. Yang terpenting, kata Zainal, bagaimana pemerintah pusat membuat daerah-daerah menarik dan menjanjikan untuk masa depan para dokter. "Insya Allah dokter akan hadir di sana," katanya.

Menurut data Kemenkes, distribusi dari sekitar 23 ribu dokter spesialis yang terdaftar di Indonesia, 52,8 persennya berada di Jakarta. Sementara provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, Papua, dan Provinsi lainnya di bagian Timur Indonesia dinilai sangat kurang.  rep:antara/c62 ed: fitriyan zamzami

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA