Friday, 22 Zulhijjah 1440 / 23 August 2019

Friday, 22 Zulhijjah 1440 / 23 August 2019

Pemerintah Investigasi Penyebab Kebakaran

Selasa 04 Mar 2014 12:00 WIB

Red: Maman Sudiaman

Kebakaran hutan

Kebakaran hutan

Foto: blogspot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengirimkan tim khusus yang bertugas melakukan investigasi penyebab kebakaran lahan di Riau. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, tim yang sudah bekerja akan mencari tahu langsung mengenai awal mula terjadinya kebakaran lahan yang sangat parah di Riau.

“Jika tim investigasi menemukan bahwa yang membakar lahan itu adalah perusahaan maka kami yang menanganinya sesuai dengan UU 32/2009 mengenai amdal dan lingkungan,” kata Balthasar di Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Balthasar, kebakaran lahan di Riau sudah mencapai tujuh ribu hektare dan menyebabkan 90 rumah warga turut terbakar. Pemerintah tak akan ragu membawa perusahaan pelanggar undang-undang lingkungan ke meja hijau. Seperti yang terjadi di Rawa Tripa, kata Blathasar, perusahaan pembakar lahan tersebut harus mengganti rugi sebesar Rp 300 miliar setelah dituntut ke pengadilan.

“Mau dia perusahaan asing maupun lokal, sama saja. Jika perusahaan yang membakar maka harus melakukan ganti rugi,” tegasnya.

Jika pelaku pembakaran lahan itu adalah perorangan, dia melanjutkan, Kementerian Lingkungan Hidup akan menyerahkannya kepada Polda Riau. Karena itulah, Bathasar berharap, tim investigasi bisa secepatnya menemukan pelaku pembakaran lahan.

Kabut asap terjadi di seluruh wilayah Riau akibat kebakaran hutan dan lahan sejak awal Februari. Kabut asap itu juga mengakibatkan seluruh sekolah di Riau diliburkan. Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Condro Kirono mengatakan, sudah 28 warga lokal yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Riau.

Selain mengejar para pelaku pembakaran lahan, pemerintah juga mengintensifkan penyuluh dan polisi kehutanan untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan yang lebih luas. penyuluh dan polisi kehutanan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran lahan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, kebakaran lahan dan hutan yang terus berulang disebabkan masih adanya budaya membakar lahan yang dilakukan masyarakat dalam pembukaan lahan.

“Masyarakat masih banyak yang membakar lahan untuk kegiatan pertanian karena hal itu dianggap cara yang murah dan efisien,” kata Menhut seusai meresmikan program Bakti Sarana Kehutanan di Kantor Kementerian Kehutanan.

Padahal, kata Menhut, lahan yang sudah terbakar akan sulit dipadamkan. Apalagi, di lahan gambut. Oleh karena itu, penyuluh kehutanan dan polisi hutan diminta terus memberi pemahaman kepada masyarakat tentang risiko yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran lahan.

Selain itu, menurut Zulkifli, Kementerian Pertanian dapat menyediakan alternatif pembukaan lahan yang efisien tanpa harus membakar lahan. Misalnya, dengan menyediakan traktor bagi masyarakat untuk membuka areal pertanian.

Zulkifli menerangkan, sebanyak 80 persen kebakaran lahan ada di luar kawasan hutan. Namun demikian, pasukan manggala agni (pemadam kebakaran hutan) Kemenhut tetap membantu upaya pemadaman. Dia juga menyatakan, perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHHK), hutan tanaman industri (HTI), maupun hutan alam (HA) mempunyai kesiapan yang memadai untuk pencegahan kebakaran lahan.

“Peran perusahaan HTI luar biasa. Mereka melakukan langkah cepat agar api tidak membesar yang bisa menyambar areal konsesinya,” kata Menhut.

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menyatakan, pihaknya mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran, baik di dalam maupun di sekitar konsesi HTI perusahaan.

“Kami memberlakukan kebijakan non-burn policy (kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar) sejak perusahaan beroperasi. Dengan dilakukan patroli melalui udara, air, dan darat setiap hari, maka perusahaan dapat melakukan pantauan api di lapangan untuk segera dipadamkan,” ujarnya.

Bahkan, Kusnan menambahkan, RSPP menerapkan sistem deteksi dini yang dinamakan FDR (fire danger rating) untuk memonitor bahaya kebakaran dan melakukan pencegahan serta mengoptimalkan bantuan melalui helikopter, truk pemadam kebakaran, serta patroli airboat melalui darat dan air.n antara ed: eh ismail

Informasi dan berita lain selengkapnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA